TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat penggunaan data terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan pemantauan capaian pembangunan.
Upaya ini dilakukan melalui Workshop Pemanfaatan Data Satu Data Daerah Provinsi Kaltara yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., di Ballroom Hotel Luminor, Selasa (27/10).
Dalam sambutannya, Denny menegaskan bahwa data pemerintah harus diolah menjadi informasi yang ringkas, visual, dan mudah dipahami agar membantu pimpinan perangkat daerah menentukan prioritas serta mengambil keputusan secara tepat.
“Data harus diolah dan disajikan secara ringkas, visual, dan mudah dipahami agar pengambil kebijakan dapat bertindak cepat dan tepat,” ujar Denny.
Penyelenggaraan Satu Data memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
Data statistik sektoral yang tersedia di portal e-Dataku sejak 2020 hingga 2025 menjadi salah satu sumber informasi untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Sekretariat Satu Data Daerah bersama Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), dengan dukungan Pemerintah Australia, telah menyusun Buku Profil Pembangunan Kalimantan Utara berdasarkan lima isu strategis dalam RPJMD 2025–2029.
Kelima isu tersebut meliputi produktivitas ekonomi, transformasi ekonomi hijau dan biru, sumber daya manusia, konektivitas wilayah, serta tata kelola pemerintahan dan perbatasan.
Pada kesempatan yang sama, Pemprov Kaltara bersama SKALA memperkenalkan Dashboard Executive Kalimantan Utara. Platform terintegrasi ini menyajikan informasi mengenai profil daerah, capaian visi dan misi pembangunan, kondisi fiskal, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dashboard tersebut diharapkan memudahkan pimpinan daerah memantau perkembangan indikator pembangunan dan mengidentifikasi aspek yang memerlukan evaluasi atau tindak lanjut kebijakan.
Untuk menjaga keandalan informasi, Denny meminta kepala perangkat daerah dan pengelola data melakukan pemutakhiran secara berkala.
Ia juga menekankan pentingnya data inklusif, seperti data terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan kelompok rentan, serta informasi anggaran responsif gender agar kebijakan pembangunan turut memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
Workshop ini turut diikuti Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri secara daring, jajaran kepala perangkat daerah, pengelola data, narasumber, serta mitra pembangunan.
Melalui penguatan Satu Data Daerah dan Dashboard Executive, Pemprov Kaltara berharap perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dapat berjalan lebih terarah, akurat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
