TARAKAN – Polemik kenaikan abonemen PDAM Tarakan sebesar Rp. 15.500 dibatalkan Wali Kota Tarakan, dr. Khairul. Disampaikannya, keputusan itu bukan hal teknis, melainkan politis, demi menjaga ketenangan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Lanjut Khairul, manajemen Perumda Tirta Alam tidak melakukan kesalahan dalam penetapan kenaikan, sebab aturan memang memberikan kewenangan untuk menaikkan tarif hingga 15 persen tanpa persetujuan DPRD. Namun, ia menilai, kebijakan itu diambil diwaktu yang kurang tepat.
“Secara aturan, apa yang dilakukan manajemen tidak salah. Sesuai Perda dan Permendagri, memang dibolehkan. Tapi saya menilai situasi masyarakat saat ini belum mendukung. Karena itu saya minta kenaikan ini dibatalkan,” jelasnya, Sabtu (13/9/2025).
Khairul menambahkan, pelanggan yang sudah terlanjur membayar dengan tarif baru tidak akan dirugikan. Dana yang sudah masuk akan dikompensasi dalam pembayaran bulan berikutnya. Dengan begitu, semua tagihan pelanggan akan kembali ke tarif semula yakni Rp10.500.
“Yang sudah membayar tidak usah khawatir. Nanti akan dikompensasi dalam bentuk pembayaran berikutnya. Jadi hak pelanggan tetap terjaga,” tegasnya.
Di sisi lain, dirinya juga meminta agar pelayanan PDAM tetap berjalan seperti biasa. Termasuk pemasangan baru maupun penggantian meteran yang rusak tetap digratiskan, sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan memastikan pihaknya langsung menindaklanjuti keputusan tersebut. Sistem pembayaran akan segera disesuaikan kembali ke tarif lama agar masyarakat tidak lagi terbebani.
“Karena ini perintah KPM (Kuasa Pemilik Modal), kami wajib melaksanakannya. Mulai hari ini sistem akan diatur kembali, sehingga pembayaran kembali ke Rp10.500. Kami juga berterima kasih atas masukan dari masyarakat dan mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya,” ucapnya.
