TARAKAN – Hilangnya angkutan umum dari jalanan Kota Tarakan dinilai tidak sekadar mencerminkan perubahan pilihan transportasi masyarakat, tetapi juga menjadi indikator melemahnya sistem transportasi publik yang berdampak terhadap efisiensi ekonomi daerah. Ketergantungan pada kendaraan pribadi dinilai memicu berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya konsumsi bahan bakar, risiko kecelakaan, hingga bertambahnya beban pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.
Akademisi ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, SE., M.Si., mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, semakin sulitnya menemukan angkutan kota menunjukkan bahwa moda transportasi publik di Tarakan perlahan menghilang tanpa adanya pengganti berupa sistem transportasi massal yang memadai.
“Fenomena ini sudah terjadi sejak lama. Sekarang masyarakat maupun pendatang semakin sulit menemukan angkutan kota karena jumlahnya terus berkurang. Akibatnya, pilihan transportasi umum menjadi sangat terbatas,” ujarnya.
Ia mengakui kehadiran transportasi berbasis aplikasi memberikan kemudahan bagi sebagian masyarakat. Namun, menurutnya, layanan tersebut belum dapat menggantikan fungsi transportasi massal yang harus mampu melayani seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik.
Menurut Margiyono, meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi memang mencerminkan membaiknya kemampuan ekonomi masyarakat serta kemudahan memperoleh kendaraan melalui kredit maupun kendaraan bekas. Namun, kondisi itu juga memunculkan persoalan baru berupa berkurangnya daya dukung kota.
“Banyak kendaraan, terutama mobil, tidak memiliki garasi sehingga badan jalan digunakan sebagai tempat parkir. Padahal jalan dibangun untuk memperlancar mobilitas orang dan barang, bukan menjadi area parkir kendaraan pribadi,” katanya.
Ia menilai penggunaan badan jalan sebagai lokasi parkir mengurangi manfaat investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sekaligus berpotensi menghilangkan pendapatan daerah apabila tidak diatur melalui pengelolaan parkir yang baik. Karena itu, penerapan regulasi parkir dinilai perlu diperkuat agar fungsi jalan tetap optimal.
Margiyono juga menyoroti pentingnya keberadaan angkutan umum massal untuk mendukung Tarakan sebagai salah satu pusat pendidikan di Kalimantan Utara. Ia mencontohkan ribuan mahasiswa UBT yang setiap hari sebagian besar masih menggunakan sepeda motor menuju kampus.
“Apabila tersedia angkutan umum massal atau bus kampus yang melayani rute dari permukiman menuju kampus, penggunaan kendaraan pribadi dan konsumsi BBM dapat ditekan secara signifikan,” jelasnya.
Selain menghemat biaya transportasi, keberadaan angkutan massal dinilai mampu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar dan mahasiswa. Di sisi lain, pengelolaan transportasi publik secara profesional juga dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru melalui operasional layanan tersebut.
Ia menegaskan transportasi publik tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi pelayanan yang mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
“Di tengah upaya pemerintah mencari sumber pendapatan, layanan angkutan umum dapat menjadi pelayanan publik sekaligus membuka peluang pendapatan daerah apabila dikelola secara baik,” ujarnya.
Margiyono menambahkan, kota-kota besar telah menunjukkan bahwa transportasi massal merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Tanpa sistem tersebut, kota berpotensi menghadapi kemacetan, polusi, pemborosan energi, hingga meningkatnya biaya pembangunan infrastruktur.
Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota mulai menyusun strategi untuk menghidupkan kembali sistem angkutan umum massal sebagai bagian dari pembangunan daerah.
“Pengembangan transportasi umum akan meningkatkan efisiensi biaya, mengurangi konsumsi BBM, menekan angka kecelakaan, memperkuat pendapatan daerah, serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
