TANJUNG SELOR – Investasi di Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan lonjakan yang menggembirakan. Kawasan Industri Tanah Kuning berkembang sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diproyeksikan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi.
Namun di balik besarnya peluang itu, masih tersimpan satu pekerjaan rumah, yakni memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menikmati manfaat dari geliat investasi tersebut.
Berangkat dari kondisi itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memperkenalkan gagasan SINERGI Kaltara (Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara) dalam Forum Group Discussion (FGD) SINERGI Kaltara yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (8/7).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengatakan SINERGI Kaltara dirancang sebagai jembatan yang menghubungkan UMKM lokal dengan kebutuhan industri di Kawasan Industri Tanah Kuning.
“Kami menyusun SINERGI Kaltara sebagai langkah agar peluang ekonomi yang sangat besar benar-benar dapat dirasakan masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” kata Denny.
Ia menjelaskan, Kaltara memiliki Kawasan Industri Tanah Kuning seluas 10.100 hektare yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dalam skala besar.
Namun, di sisi lain, masih terdapat sekitar 51.840 pelaku UMKM yang belum terhubung dengan ekosistem industri tersebut. Kondisi itu dinilai menjadi tantangan besar karena pelaku usaha lokal belum memperoleh ruang yang memadai untuk masuk ke dalam rantai pasok industri.
“Ini menjadi persoalan yang harus segera kita selesaikan. Jangan sampai industri berkembang pesat, tetapi UMKM kita tidak ikut tumbuh,” ujarnya.
Denny memaparkan bahwa nilai investasi di Kaltara meningkat dari sekitar Rp11,79 triliun pada 2024 menjadi Rp30,64 triliun pada 2025 atau naik sekitar 160 persen. Capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap Kaltara.
Kenaikan tersebut seharusnya diikuti peningkatan kesejahteraan yang signifikan, yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sekitar 3,2 persen.
“Artinya, pertumbuhan investasi yang tinggi belum sepenuhnya menghasilkan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena belum adanya mekanisme kolaborasi yang mampu menghubungkan kawasan industri dengan UMKM lokal secara terintegrasi. Jika dibiarkan, kebocoran ekonomi akan semakin besar karena kebutuhan industri lebih banyak dipenuhi dari luar daerah.
Selain berdampak pada ekonomi, kondisi tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, melemahkan daya saing UMKM, menghambat program hilirisasi nasional, hingga menurunkan daya tarik investasi jangka panjang akibat rendahnya penerapan prinsip keberlanjutan melalui pelibatan pelaku usaha lokal.
“Bahkan kita bisa menghadapi enclave economy, ketika investasi besar hadir tetapi manfaatnya hanya sedikit dirasakan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Karena itu, Denny mengajak seluruh perangkat daerah membangun kolaborasi dalam mendukung implementasi SINERGI Kaltara.
Melalui program ini, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, memenuhi kebutuhan industri, serta menjadi bagian dari rantai pasok yang kuat dan berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Itu yang ingin kita wujudkan melalui SINERGI Kaltara,” pungkasnya.
