TANJUNG SELOR – Kejelasan pembagian sumber pendanaan menjadi perhatian Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II yang dijadwalkan berlangsung pada 10–22 November 2026 di Kabupaten Malinau.
Kepala Dispora Kaltara, Bustan, mengatakan kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi masih dapat dibicarakan melalui dukungan Pemerintah Kabupaten Malinau selaku tuan rumah maupun sumber pendanaan lain yang sah. Namun, setiap pembiayaan harus memiliki peruntukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pembagian pembiayaan perlu disusun secara terperinci agar tidak terjadi penganggaran ganda terhadap kebutuhan yang sama. Apalagi, penyelenggaraan kegiatan melibatkan sumber anggaran yang harus dikelola sesuai ketentuan.
“Kekurangan anggaran bisa dibicarakan melalui sharing dengan APBD Kabupaten Malinau atau sumber lain yang sah. Tetapi harus dipastikan tidak ada tumpang tindih. Kalau suatu kebutuhan sudah dibiayai dari APBD provinsi, jangan sampai kembali dianggarkan dari sumber lainnya,” tegas Bustan.
Ia menekankan, setiap sumber pendanaan harus memiliki alokasi yang jelas sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar dibiayai.
Bustan mengatakan, upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan Porprov tetap perlu dilakukan. Namun, prosesnya harus mengikuti mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun saat penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Di sisi lain, Dispora Kaltara masih menunggu surat keputusan (SK) pembentukan Panitia Besar (PB) Porprov dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara. Dokumen tersebut diperlukan untuk memperjelas struktur kepanitiaan dan pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan.
“Saya sudah meminta SK PB kepada KONI, tetapi sampai sekarang belum kami terima. Saya terus menagih karena perlu jelas siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, termasuk pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya,” katanya.
Dengan jadwal pelaksanaan yang semakin dekat, kejelasan pembiayaan dan administrasi menjadi bagian penting dalam persiapan Porprov II Kaltara. Dispora berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai aturan sehingga penyelenggaraan kegiatan berjalan tertib.
