BANDUNG – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima penghargaan atas kontribusi dan kolaborasi berkelanjutan dalam membangun hubungan harmonis antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk pengembangan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Kaltara.
Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., dalam acara Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) Tahun 2026 di Hotel Pullman Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya membangun sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan pelaku industri hulu migas dalam mendukung keberlanjutan kegiatan usaha serta pembangunan daerah.
Dalam keterangannya, Ingkong menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk terus memperkuat kemitraan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Pemerintah daerah dan industri hulu migas memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keberlanjutan investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka, koordinasi yang berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.
Pemprov Kaltara berharap kegiatan hulu migas dapat berlangsung secara aman, andal, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat, serta manfaat ekonomi bagi daerah.
Ingkong juga mendorong agar industri hulu migas memberikan kontribusi nyata melalui peningkatan investasi, pelibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal, serta program Pengembangan Masyarakat yang tepat sasaran.
Program tersebut diharapkan mendukung pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
“Keberhasilan industri harus berjalan beriringan dengan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan kemitraan, Ingkong menekankan pentingnya koordinasi sejak tahap perencanaan, peningkatan partisipasi tenaga kerja dan UMKM lokal, evaluasi berkala terhadap program pengembangan masyarakat, serta penerapan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan. Persoalan operasional juga diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltara memandang SKK Migas dan KKKS sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pemprov Kalimantan Utara berharap kemitraan ini terus berkembang, tidak hanya dalam menjaga keberlangsungan operasi hulu migas, tetapi juga dalam membangun sumber daya manusia, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan manfaat pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat Kalimantan Utara,” tutupnya.
