TARAKAN – Pemulihan kawasan mangrove di Kalimantan Utara (Kaltara) mulai diarahkan agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat pesisir. Selain mengembalikan fungsi ekosistem yang mengalami degradasi, program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) juga membuka peluang pengembangan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program M4CR yang dikelola Kementerian Kehutanan. Hingga saat ini, rehabilitasi mangrove di Kaltara telah mencapai 4.443 hektare dengan penanaman lebih dari 3,5 juta bibit jenis Rhizophora. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan 1.354 masyarakat setempat.
PPIU Manager M4CR Kalimantan Utara Akhmad Ashar Sarif mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan rehabilitasi mangrove. Sebab, pemulihan kawasan pesisir tidak cukup hanya dilakukan melalui penanaman, tetapi juga membutuhkan partisipasi warga yang sehari-hari beraktivitas dan menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut.
“Bagi kami, penting memastikan masyarakat menjadi bagian dari proses pemulihan mangrove sekaligus merasakan manfaat dari program ini. Karena itu, M4CR tidak hanya mendukung kegiatan rehabilitasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kelompok dan mengembangkan potensi usaha masyarakat di sekitar kawasan pesisir,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat dilakukan dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Dengan demikian, kegiatan rehabilitasi dapat berjalan beriringan dengan pengembangan mata pencaharian warga tanpa mengabaikan fungsi ekologis mangrove.
Salah satu bentuk penerapannya terlihat di Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung. Di wilayah tersebut, kelompok masyarakat Mekar Abadi dan Tunas Abadi Jaya mengembangkan budidaya udang dan bandeng menggunakan sistem silvofishery.
Sistem ini menggabungkan kegiatan tambak dengan keberadaan ekosistem mangrove. Pendekatan tersebut memungkinkan masyarakat tetap menjalankan usaha perikanan sekaligus menjaga keberadaan vegetasi mangrove yang memiliki peran penting dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan pesisir.
Kedua kelompok telah melakukan penanaman mangrove pada area masing-masing seluas 133 hektare dan 130 hektare. Dari kegiatan tersebut, total bibit yang ditanam mencapai lebih dari 210 ribu. Mereka juga mendapatkan dukungan sarana produksi melalui skema matching grant M4CR untuk menunjang pengembangan budidaya perikanan.
Artinya, dukungan program tidak berhenti pada pemulihan tutupan mangrove. Masyarakat juga didorong memiliki kegiatan ekonomi yang dapat terus dikembangkan sehingga keberadaan kawasan mangrove memberikan nilai tambah bagi kehidupan warga.
Pengembangan usaha berbasis potensi lokal juga menyasar kelompok masyarakat di desa lainnya di Kabupaten Tana Tidung. KUKT Inggilad Taka di Desa Tengku Dacing, misalnya, mengembangkan kerajinan kipas tangan berbahan bambu yang dipadukan dengan sentuhan batik.
Sementara itu, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Bebatu di Desa Bebatu mengembangkan produksi minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO). Usaha tersebut memanfaatkan ketersediaan kelapa lokal sebagai bahan baku produksi.
Kedua kelompok memperoleh bantuan peralatan produksi melalui program M4CR. Fasilitasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengolah bahan baku lokal menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus memperluas sumber penghasilan masyarakat di sekitar kawasan mangrove.
Di sisi lain, cakupan rehabilitasi mangrove di Kaltara masih akan terus diperluas. Hingga 2027, M4CR menargetkan pemulihan kawasan mangrove mencapai 14.576 hektare. Dengan capaian sementara 4.443 hektare, masih terdapat pekerjaan untuk mengejar target tersebut.
Program M4CR sendiri merupakan program strategis nasional yang dijalankan di empat provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Secara keseluruhan, program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektare hingga 2027.
Pelaksanaannya berada di bawah Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), dengan dukungan pemerintah daerah, sejumlah kementerian dan lembaga terkait, serta pendanaan melalui kerja sama dengan World Bank.
Melalui program tersebut, pemulihan mangrove diharapkan tidak hanya menghasilkan bertambahnya luasan kawasan yang ditanami, tetapi juga membangun keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir. Pengembangan usaha produktif menjadi salah satu pendekatan agar pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan warga dapat berjalan beriringan.
