TARAKAN – Pemerintah bersiap melaksanakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun ini. Saat dikonfirmasi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan Deni Syamsu sebut masih menunggu regulasi dari Menaker.
Adapun syarat penerima BSU ialah bagi wilayah yang masuk dalam PPKM terdampak pandemi Covid-19. Deni Syamsu membeberkan, dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah menerima konfirmasi dari Kemenaker.
“Kemungkinan besar akan ada penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya, (30/7).
Kendati demikian, saat ini regulasi mengenai pencairan tersebut masih digodok di Kementerian Ketenagakerjaan pusat.
Adapun untuk persyaratannya sama seperti pencairan BSU bagi pekerja di tahun 2020 lalu. Di antaranya memiliki NIK KTP, aktif di BPJS Ketenagkerjaan dan gaji maksimal Rp 3,5 juta.
“Jika tahun lalu maksimal Rp 5 juta, tahun ini maksimal Rp 3,5 juta. Kalau gaji UMK oleh perusahaan dan melebihi dari batas maksimal, itu sudah dipikirkan pemerintah pusat. Kalau ada kasus seperti itu, misalnya Kota Tarakan,” tuturnya.
Diketahui, saat ini memiliki UMK Rp 3,7 juta, maka bisa tetap mendapatkan menyesuaikan nilai UMK. Namun saat ini, regulasi masih disusun Kemenker.
“Dari infonya akan dicairkan Rp 500 ribu, jadi dua bulan total Rp 1 juta dalam sekali pencairan. Infonya, Kemenaker menugaskan kepada BPJS Ketenagkerjaan karena data di BPJS Ketenagakerjaan lebih valid,”pungkasnya.
