JAKARTA – Isu dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) oleh PT Pertamina Patra Niaga mencuat dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPR RI, Hasan Basri, mendesak Pertamina untuk segera memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan isu tersebut.
“Isu ini sangat meresahkan masyarakat. Jangan sampai opini negatif berkembang dan merusak kepercayaan publik terhadap kualitas BBM yang dijual di SPBU,” tegas Hasan Basri dalam keterangannya, Kamis (28/2/2025).
Desakan ini muncul setelah Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018–2023. Dalam kasus ini, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, diduga membeli RON 90 tetapi melakukan pembayaran untuk RON 92. BBM tersebut kemudian diduga dioplos di storage/depo menjadi RON 92, yang menurut Kejaksaan Agung merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan.
Hasan Basri menekankan pentingnya transparansi dalam sistem verifikasi dan pengawasan kualitas BBM agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.
“Kami prihatin dengan isu yang menyebutkan bahwa RON 90 bisa disamakan dengan RON 92. Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas bahan bakar yang dijual,” ujarnya.
Ia juga meminta Pertamina tidak hanya memberikan klarifikasi dalam forum rapat di DPR, tetapi juga melalui konferensi pers agar dapat diakses langsung oleh publik.
“Sebagai mitra Komite 1 DPD RI, kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dan meminta agar semua pihak yang terlibat diperiksa tanpa pandang bulu. Kami juga mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah memberikan atensi khusus pada masalah ini. Kepercayaan masyarakat harus dikembalikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasan Basri menekankan bahwa para menteri yang terlibat dalam pengangkatan jajaran direksi dan komisaris Pertamina turut bertanggung jawab atas permasalahan ini.
“Para menteri yang terlibat dalam pengangkatan jajaran direksi dan komisaris Pertamina juga harus turut bertanggung jawab,” pungkasnya.
Isu ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama pengguna kendaraan bermotor yang khawatir telah membeli BBM dengan spesifikasi yang tidak sesuai. Publik kini menanti klarifikasi resmi dari Pertamina untuk meredakan kekhawatiran dan mengembalikan kepercayaan terhadap perusahaan BUMN tersebut.
