TARAKAN – Selain pengamanan aksi may day 2025, di Kota Tarakan, Kapolres Tarakan, AKBP Erwin S. Manik, S.H., S.I.K., M.H juga turut serta mengikuti kegiatan, diantaranya penamanan pohon di Embung Persemaian, dilanjutkan dengan diskusi ketenagakerjaan di gedung Serbaguna Pemkot Tarakan, Kamis (1/5/2025).
Diskusi terbuka ketenagakerjaan peringatan Hari Buruh Internasional atau dikenal May Day tahun 2025, dihadiri sekaligus menjadi narasumber Walikota Tarakan Khairul, Forkopimda Tarakan, APINDO, Kepala OPD, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Kegiatan diskusi diinisiasi Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KAHUT KSPI) Kaltara dihadiri sekitar 150 orang.
Dalam kesempatan ini, anggota buruh menyampaikan aspirasi atau keluhan langsung kepada narasumber. Beberapa pertanyaan sebagai berikut:
Supriyanto, perwakilan SKA Sektor Perikanan, menyampaikan bagaimana solusi setelah buruh lepas kontrak dan kesulitan mendapatkan BPJS Kesehatan.
“Selanjutnya, sejauh mana proses Satgas PHK yang telah terbentuk. Apakah rekrutan tenaga kerja dalam dunia usaha masih membutuhkan banyak pekerja,” ucapnya.
Sementara untuk Tri perwakilan dari PT IDEC menyampaikan, sejauh mana program Pemerintah terhadap tenaga kerja lokal dan mengapa usia pensiun semakin bertambah.
“Apakah dengan disahkannya UU TNI, kami buruh bisa melakukan pemberitahuan aksi demo ke TNI dan tidak lagi ke Kepolisian,” imbuhnya.
Walikota Tarakan, Khairul langsung menjawab pertanyaan peserta, apabila sudah habis kontrak dari perusahaan maka buruh tersebut tidak ada jaminan BPJS Kesehatan, akan tetapi apabila di PHK maka buruh tersebut ditanggung BPJS Kesehatan selama 6 bulan setelah di PHK.
“Pemerintah Kota Tarakan akan menyiapkan anggaran untuk pelatihan uji kompetensi bagi tenaga kerja lokal baru di Kota Tarakan,” ujar walikota.
Berkaitan dengan satgas PHK, Kapolres Tarakan, AKBP Erwin S. Manik mengatakan sampai saat ini Satgas PHK masih dalam wacana dan belum ada struktur yang terbentuk atau teknisnya seperti apa.
“Satgas PHK, kami masih menunggu instruksi dari pusat,” terangnya.
Di tambahkan Dandim 0997/Trk, Letkol Inf Syaiful Arif mengatakan, TNI siap mengawal segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman buruh. Dalam hal ini, apabila masyarakat kedepannya akan melakukan aksi demo tetap harus melakukan pemberitahuan aksi ke Kepolisian, guna berjalannya aksi demo dengan baik, aman dan kondusif.
“Kami TNI dan POLRI bersinergi dalam menjaga keamanan dan kondusifitas di Kota Tarakan,” tegasnya.
Sementara itu Ketua APINDO Kaltara, Peter Setiawan mengatakan, kenaikan tarif pajak berdampak pada hampir semua barang ekspor ke Amerika Serikat, dan sangat berdampak bagi usaha di sektor Udang dan Ikan yang ada di Indonesia khususnya Kota Tarakan. Hal ini berdampak bagi biaya tambahan yang perusahaan keluarkan akibat kenaikan tarif pajak.
