TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si mengikuti diskusi tema “Advokasi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Mendukung Industrialisasi di Provinsi Kalimantan Utara, secara daring (virtual) di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (21/8).
Mewakili Gubernur Kaltara, Bustan menyampaikan apresasi kepada Lembaga Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) yang mengadakan acara ini.
Dalam paparannya, Bustan menyebutkan upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan mempercepat proses pembangunan industrialisasi di Provinsi Kaltara, melakukan peralihan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Bustan menyampaikan Proyek Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) telah diusulkan ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
“Karena ada berbagai pertimbangan, KIPI akan beralih sementara dalam proses administrasi, akan beralih menjadi kawasan ekonomi khusus,” kata Bustan.
Ia menuturkan bahwa peralihan KEK tersebut sesuai arahan langsung dari Gubernur Kaltara, bertujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kaltara khususnya para pelaku usaha maupun UMKM melalui pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pengembangan KEK ini juga nantinya akan menggaet banyak investor, serta banyak melibatkan sumber daya lokal yang ada di Kaltara.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan pemerintah kabupaten sudah merekomendasikan untuk melakukan evaluasi perubahan dari status PSN menjadi status KEK di provinsi Kaltara.
“Ini merupakan sumber potensi baru Kaltara menjadi pertumbuhan tertinggi kawasan Indonesia Timur. Ini adalah potensi yang sangat besar, ketika memang bisa dikembangkan dengan baik,” tegasnya.
Lebih jauh, Bustan optimis untuk mencapai target tersebut diperlukan banyak tenaga kerja yang unggul, berdaya saing dan mampu beradaptasi terkait perkembangan teknologi.
Terkait SDM ini, Pemprov Kaltara terus melakukan upaya kolaborasi bersama dengan semua pihak termasuk dengan pemerintah pusat. Bustan memohon kepada pemerintah pusat melalui dana APBN untuk dapat segera membangun Balai Latihan Kerja di provinsi Kaltara.
“Beberapa rekomendasi sudah akan kami upayakan terkait dengan pentingnya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Ini juga menjadi pekerjaan rumah dan tugas kami di tengah keterbatasan fiskal,” bebernya.
“Saya berharap dapat dibangun BLK dan sampat saat ini masih dalam proses upaya,” sambungnya.
Pemprov Kaltara berkomitmen terkait masukan dan rekomendasi ini akan menjadi bahan pertimbangan yang serius, dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan periode kepemimpinan Gubernur Kaltara, telah direncanakan dalam RPJMD periode 2025-2029.
Pj. Sekprov Kaltara, Bustan berharap semangat kolaborasi seperti ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Menurutnya pemerintah provinsi tidak bisa berjalan sendiri namun diperlukan sinergi dan masukan – masukan yang berkepentingan.
“Saya harap proses industrialisasi di provinsi Kaltara ini benar – benar menjadi bagian dari pada variabel atau instrumen tujuannya untuk masyarakat Kalimantan Utara,” tutupnya.
