TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait perlindungan data pribadi guna menghadapi meningkatnya ancaman siber dan mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Upaya ini dilakukan melalui kegiatan “Edukasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pilar Utama Transformasi Pelayanan Publik” yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/4).
Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan pemahaman terkait keamanan data.
Denny menyampaikan bahwa di balik kemudahan sistem elektronik, terdapat ancaman siber yang dapat mengganggu integritas data pemerintah.
“Kegagalan melindungi data tidak hanya berdampak sanksi hukum, tetapi menurunkan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Denny.
Ia menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data masyarakat.
Menurutnya, keamanan siber bukan hanya tanggung jawab tim teknologi informasi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh ASN.
“Keamanan data adalah tanggung jawab kita bersama dalam menjaga ekosistem digital pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi DKISP Kaltara Dewi Martha Silaen, S.Kom., M.AP., menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi dan budaya digital ASN.
“Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan lebih siap dan sigap dalam melindungi data informasi,” jelasnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STIMIK PPKIA Tarakan serta Sandiman dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI secara daring, dengan peserta dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara.
