TANJUNG SELOR – Lembaga Perempuan Dayak (LPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2026–2031 menegaskan komitmennya menjadi agen perubahan dalam memperkuat peran perempuan Dayak serta mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program strategis.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua LPD Provinsi Kaltara periode 2026–2031, Kornie Serliany Ingkong Ala, S.T., saat menyampaikan sambutan perdana usai pelantikan pengurus di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Minggu (25/5) malam.
Dalam sambutannya, Kornie menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan untuk memimpin organisasi tersebut. Ia menilai kepercayaan tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kemajuan perempuan Dayak di Kalimantan Utara.
“Tanggung jawab ini bukan hal ringan. Namun dengan dukungan dan kerja sama seluruh pengurus serta masyarakat Dayak, kita mampu membawa LPD menjadi wadah yang kuat, maju, dan berdampak nyata,” kata Kornie.
Menurutnya, LPD hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai gerakan yang berupaya memperkuat martabat perempuan, melestarikan budaya Dayak, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selama lima tahun ke depan, kepengurusan baru akan menjalankan lima fokus utama, yakni pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pelestarian adat budaya dan lingkungan, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan sinergi dengan pemerintah dan lembaga adat.
Pada sektor ekonomi, LPD berupaya mendorong perempuan Dayak memiliki keterampilan dan akses ekonomi yang lebih baik untuk memperkuat kemandirian keluarga serta pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal.
Sementara di bidang pendidikan dan kesehatan, organisasi tersebut menargetkan peningkatan akses pendidikan sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting.
Kornie juga menekankan pentingnya menjaga identitas budaya Dayak, termasuk melalui pelestarian seni, bahasa, adat istiadat, serta nilai-nilai lokal kepada generasi muda.
“Pakaian adat bukan sekadar kostum, tetapi identitas yang memiliki nilai filosofis dan perlu dijaga,” ujarnya.
Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, lembaga adat, serta seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat peran LPD ke depan.
“LPD tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan bimbingan dan dukungan dari semua pihak,” tutupnya.
