BPBD Kaltara Sebut Respons Warga Saat Peringatan Tsunami Jadi Modal Penting Mitigasi Bencana
TANJUNG SELOR – Kepanikan yang sempat terjadi di sejumlah kawasan pesisir Kalimantan Utara saat peringatan dini tsunami diberlakukan menyusul gempa Magnitudo 7,7 di Mindanao, Filipina, dinilai sebagai gambaran meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana. Meski demikian, pemerintah menilai kemampuan masyarakat dalam memilah informasi masih perlu diperkuat agar kewaspadaan tidak berubah menjadi kepanikan.
Kepala BPBD Kalimantan Utara, Andi Amriampa, mengatakan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG beberapa waktu lalu telah direspons cukup baik oleh masyarakat. Banyak warga memilih menjauh dari kawasan pantai dan mencari lokasi yang lebih aman sembari menunggu perkembangan informasi resmi.
“Dari sisi kesiapsiagaan, ini menunjukkan masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap potensi ancaman bencana. Ketika ada peringatan dini, mereka langsung mengambil langkah antisipasi,” ujarnya.
Menurut Andi, langkah tersebut merupakan bagian penting dari budaya sadar bencana yang selama ini terus dibangun pemerintah melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan terkait penyebaran informasi yang tidak seluruhnya berasal dari sumber resmi.
Akibatnya, muncul berbagai informasi yang berkembang di masyarakat dan berpotensi menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Kondisi itu terlihat ketika sebagian warga langsung mengaitkan perubahan kondisi air laut dengan ancaman tsunami tanpa menunggu hasil analisis resmi dari instansi teknis.
“Dalam situasi seperti ini masyarakat harus mengutamakan informasi dari BMKG, BPBD, maupun pemerintah daerah. Jangan mengambil kesimpulan sendiri dari informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
Ia menjelaskan, selama masa peringatan dini berlangsung, BPBD Kaltara terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memantau perkembangan situasi di lapangan. Informasi yang diperoleh dari BMKG juga disebarluaskan secara berjenjang agar masyarakat mendapatkan informasi yang sama.
Hasil pemantauan menunjukkan tidak terdapat dampak signifikan di wilayah Kalimantan Utara. Kondisi pesisir tetap aman dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal setelah peringatan dini tsunami resmi dicabut.
Andi menambahkan, pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh pihak dalam memperkuat sistem komunikasi kebencanaan di daerah. Kecepatan penyampaian informasi harus dibarengi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami makna setiap peringatan yang diberikan.
“Kami ingin masyarakat tetap waspada terhadap setiap potensi bencana, tetapi tidak panik. Kuncinya ada pada informasi yang benar, komunikasi yang cepat, dan kepercayaan terhadap sumber resmi,” tegasnya.
Ke depan, BPBD Kaltara akan terus meningkatkan edukasi kebencanaan hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah itu dilakukan agar masyarakat semakin memahami prosedur evakuasi, mekanisme peringatan dini, serta tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas. Karena itu kesiapsiagaan harus terus dibangun melalui pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kebencanaan,” pungkasnya.
