TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan perubahan skema distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi menuju kawasan perbatasan Apau Kayan, Kabupaten Malinau. Pasokan yang selama ini mengandalkan jalur darat dinilai belum mampu menjamin kelancaran distribusi karena kerap terkendala kondisi geografis, cuaca, hingga keterbatasan infrastruktur.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Utara, Ferdy Manurun Tanduklangi, mengatakan usulan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, untuk mengalihkan distribusi BBM subsidi melalui jalur udara dengan memanfaatkan Bandara Long Ampung sebagai titik distribusi utama.
“Selama ini distribusi BBM subsidi menuju Apau Kayan masih dilakukan melalui jalur darat dari Kalimantan Timur. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai kendala, mulai dari kondisi jalan, cuaca, hingga faktor keamanan. Karena itu, Bapak Gubernur mengusulkan agar distribusi dilakukan melalui jalur udara agar pasokan lebih terjamin,” kata Ferdy, Kamis (9/7).
Menurutnya, usulan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 500.10.26.5/2355/DESDM/GUB tertanggal 9 Juni 2026 kepada Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Ia menjelaskan, Bandara Long Ampung diproyeksikan menjadi pusat distribusi sebelum BBM disalurkan ke Kecamatan Kayan Selatan serta menjangkau wilayah Kayan Hulu, Kayan Hilir, dan Sungai Boh yang merupakan bagian dari kawasan Apau Kayan.
“Pemanfaatan Bandara Long Ampung diharapkan dapat mempercepat distribusi sekaligus menjaga ketersediaan pasokan BBM subsidi bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” ujarnya.
Ferdy menilai kebutuhan BBM subsidi di Apau Kayan terus meningkat seiring aktivitas masyarakat yang bergantung pada transportasi, pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi.
“Ketersediaan BBM memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan. Melalui jalur udara, waktu distribusi dapat dipersingkat sehingga risiko keterlambatan pasokan dapat diminimalkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat di wilayah terluar memperoleh akses energi yang setara dengan daerah lainnya.
“Kami berharap PT Pertamina Patra Niaga dapat mempertimbangkan usulan ini sesuai ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi di Apau Kayan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.
