TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memetakan kebutuhan energi di sejumlah desa terpencil sebagai bagian dari upaya memperluas akses listrik masyarakat. Sebanyak 13 desa telah menjalani survei untuk melihat kesiapan pengembangan energi terbarukan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan survei tersebut dilakukan Balai Besar Survei dan Pengkajian Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (BBSP EBTKE).
“Sudah ada 13 desa yang disurvei oleh BBSP EBTKE,” ujar Ferdy, [hari/tanggal].
Survei tersebut menjadi bagian dari persiapan pembangunan infrastruktur energi terbarukan di desa-desa yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap jaringan listrik utama.
Menurut Ferdy, kegiatan pemetaan dan pengembangan energi terbarukan tersebut direncanakan terus dilakukan secara bertahap hingga 2029. Dengan demikian, desa-desa yang membutuhkan solusi kelistrikan dapat dipetakan berdasarkan kondisi geografis serta potensi energi yang tersedia.
Salah satu skema yang tengah disiapkan ialah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat. Program tersebut akan menggunakan pendanaan dari APBN dan pengoperasiannya nantinya diserahkan kepada Pemprov Kaltara atau PT PLN.
“Pembangunan PLTS Terpusat ini akan didanai menggunakan APBN pusat dan nantinya diserahkan pengoperasiannya kepada Pemprov Kaltara atau PT PLN,” jelasnya.
Ferdy mengatakan pemanfaatan energi terbarukan tidak harus terpaku pada tenaga surya. Kondisi alam Kaltara juga membuka peluang pengembangan pembangkit lain, seperti pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memanfaatkan aliran sungai maupun pembangkit listrik tenaga angin.
“Potensi energi terbarukan di Kaltara sangat besar. Tinggal bagaimana kita menyesuaikannya dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing daerah,” katanya.
Ia berharap pemetaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan teknologi energi yang paling sesuai di setiap wilayah.
Terlebih, sejumlah desa perbatasan memiliki karakteristik geografis yang menyulitkan pembangunan jaringan listrik konvensional. Dengan pemanfaatan energi terbarukan, kebutuhan listrik masyarakat di daerah terpencil diharapkan dapat dipenuhi tanpa harus selalu menunggu perluasan jaringan utama.
“Kita berharap pemerintah pusat bersama PT PLN terus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan solusi kelistrikan berbasis energi terbarukan,” harapnya.
