TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah yang hingga kini belum terjangkau jaringan PLN. Sedikitnya 60 desa masih menjadi sasaran program listrik desa yang mulai dijalankan pada 2026 dan ditargetkan dituntaskan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.
Upaya tersebut dibahas Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang saat menerima jajaran pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) di Hotel Tarakan Plaza, Senin (31/8). Pertemuan itu menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, terutama di wilayah terpencil.
Zainal mengatakan, Kaltara mendapat perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat penyediaan listrik bagi desa-desa yang belum berlistrik.
“Kaltara mendapat prioritas dari pusat. Ada sekitar 60-an desa yang belum berlistrik dan ini akan kita dorong penyelesaiannya secara bertahap,” kata Zainal.
Program tersebut mulai berjalan tahun ini dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pelaksanaan pembangunan di lapangan dikelola langsung oleh PLN.
Meski pelaksanaannya berada di bawah PLN, Pemprov Kaltara memastikan tetap melakukan pengawalan. Dinas ESDM Kaltara akan menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam koordinasi dan pemantauan program tersebut.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan PLN agar pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain pembangunan jaringan listrik desa, perhatian juga diarahkan kepada masyarakat kurang mampu yang belum memiliki sambungan listrik. Pemprov Kaltara mendorong PLN mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pemasangan sambungan baru.
Pemerintah daerah, kata Zainal, siap mendukung melalui penyediaan data masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, penerima bantuan dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
General Manager (GM) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) Muchamad Chaliq Fadli mengatakan, PLN siap melaksanakan program listrik desa di Kaltara. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperlancar proses pembangunan.
“Kami membahas pembangunan listrik desa yang akan dilaksanakan tahun ini. Dukungan Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Kaltara sangat penting agar program ini dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Tak hanya mengejar elektrifikasi desa, PLN juga memprioritaskan penguatan pasokan listrik di kawasan perbatasan. Salah satunya melalui revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Paramayu di Krayan.
Pembangkit berbasis energi terbarukan tersebut dinilai penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Revitalisasi PLTMH Paramayu pun masuk dalam pekerjaan yang diprioritaskan PLN pada tahun ini.
“Untuk wilayah perbatasan Krayan, kami juga melakukan revitalisasi PLTMH Paramayu. Ini menjadi salah satu pekerjaan yang kami prioritaskan tahun ini,” kata Chaliq.
Sementara untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh sambungan listrik, PLN menyiapkan sejumlah skema bantuan, salah satunya Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Data calon penerima bantuan akan dikoordinasikan bersama Dinas ESDM Kaltara. Kolaborasi tersebut diharapkan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan penguatan koordinasi antara Pemprov Kaltara dan PLN, pemerataan listrik diharapkan tidak hanya menyasar desa-desa yang belum berlistrik, tetapi juga memperkuat pelayanan energi di kawasan terpencil dan perbatasan. “Dukungan Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Kaltara sangat penting agar program ini dapat berjalan lancar,” ujarnya.
