TANJUNG SELOR – Pemerataan akses listrik di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mendapat dukungan pemerintah pusat. Tahun ini, sekitar Rp471 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 disiapkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di sejumlah wilayah yang masih belum teraliri listrik.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga kegiatan utama. Program itu mencakup pembangunan listrik komunal, pembangunan jaringan listrik, serta pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat.
“Pertama itu pembangunan listrik komunal 16 unit dengan nilai anggaran sekitar Rp250 miliar, kemudian pembangunan jaringan 62 titik sekitar Rp200 miliar, serta sisanya untuk pemasangan listrik 3.600 di sejumlah wilayah di Kaltara,” ujar Ferdy, Jumat (25/9).
Menurut Ferdy, tambahan anggaran tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempercepat penanganan puluhan desa yang sampai saat ini belum mendapatkan akses listrik. Dari 60 desa yang tercatat belum berlistrik, ia memperkirakan lebih dari separuh dapat tertangani melalui program tersebut.
“Kalau pekerjaan dengan anggaran Rp471 miliar ini selesai, saya yakin lebih dari setengah desa yang belum berlistrik bisa tertangani,” katanya.
Pemprov Kaltara sendiri menargetkan seluruh desa di wilayah tersebut dapat menikmati akses listrik. Pemerintah daerah memproyeksikan target Kaltara terang 100 persen dapat dicapai dalam tiga tahun, namun pelaksanaannya terus didorong agar bisa lebih cepat.
“Target kita itu tiga tahun Kaltara terang (100 persen). Tapi, ini terus kita kejar penanganannya, kalau bisa dua tahun sudah tuntas,” ujar Ferdy.
Untuk pelaksanaan program, Ferdy menjelaskan pekerjaan fisik tidak dilakukan langsung oleh Pemprov Kaltara. Tiga kegiatan tersebut merupakan program pemerintah pusat yang anggarannya turun ke daerah untuk mendukung penanganan kelistrikan.
“Ini program pusat yang turun ke Kaltara. Jadi mereka yang kerjakan, kita hanya menyiapkan data yang dibutuhkan mereka,” jelasnya.
Data yang disiapkan Pemprov Kaltara meliputi jumlah desa yang belum berlistrik, jumlah penduduk, serta kebutuhan lainnya sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah berperan mendukung proses perencanaan dan memastikan data di lapangan sesuai dengan kebutuhan program.
“Seperti jumlah desa yang belum berlistrik, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Itu yang kita siapkan untuk mendukung program tersebut,” katanya.
Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltara, masih terdapat 60 desa yang belum berlistrik. Desa-desa tersebut dihuni sekitar 7.954 kepala keluarga yang hingga kini masih membutuhkan akses terhadap layanan kelistrikan.
Pemerintah berharap pembangunan jaringan, listrik komunal, dan pemasangan sambungan baru tersebut dapat mempersempit kesenjangan akses listrik sekaligus mempercepat pencapaian target Kaltara terang 100 persen.
