TARAKAN – Praktik penjualan lembar kerja siswa (LKS) di lingkungan sekolah menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan. Salah satu SMP di Tarakan bahkan pernah mendapat teguran setelah aktivitas penjualan LKS dilaporkan masyarakat dan bukti fotonya beredar di media sosial.
Sekretaris Disdik Kota Tarakan Irmina Rini Sulistyawati mengatakan, pihaknya tidak langsung mengambil tindakan hanya berdasarkan informasi yang beredar. Dinas terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada sekolah untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
Menurutnya, laporan itu menjadi dasar bagi Disdik untuk melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dipersoalkan. Setelah pihak sekolah memberikan penjelasan, dinas kemudian menyampaikan teguran sekaligus pembinaan agar praktik serupa tidak berlanjut.
“Waktu itu ada foto yang beredar di media sosial terkait penjualan LKS di sekolah. Kami tindak lanjuti dengan menunjukkan bukti tersebut kepada pihak sekolah, kemudian melakukan klarifikasi,” ujar Irmina.
Dari hasil tindak lanjut tersebut, Disdik menyatakan penjualan LKS di sekolah yang dilaporkan sudah berhenti setelah diberikan pembinaan. Langkah itu diharapkan menjadi perhatian bagi sekolah lain agar pelaksanaan kegiatan pendidikan tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Setelah kami beri pembinaan, penjualan LKS di salah satu SMP itu berhenti. Kalau ada informasi yang disertai bukti, tentu kami perlu memeriksanya terlebih dahulu dan mengklarifikasi kepada sekolah yang bersangkutan,” tuturnya.
Irmina menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan ketika muncul laporan masyarakat. Disdik juga mengandalkan pengawas sekolah untuk memantau pelaksanaan aturan pendidikan secara langsung di satuan pendidikan.
Pengawas sekolah secara rutin melakukan kunjungan, sementara kepala bidang terkait juga turun ke lapangan untuk melihat kondisi sekolah. Melalui pengawasan tersebut, dinas berupaya memastikan ketentuan pendidikan dijalankan sebagaimana mestinya.
“Pengawas sekolah rutin melakukan kunjungan untuk melihat langsung pelaksanaan aturan di lapangan. Kepala bidang terkait juga turun ke sekolah untuk memantau kondisi dan memastikan ketentuan yang berlaku dijalankan,” jelasnya.
Meski demikian, Irmina menyebut belum ada laporan resmi dari pengawas mengenai temuan baru terkait penjualan LKS dalam pemantauan yang dibahas. Karena itu, dinas masih mengandalkan mekanisme pelaporan dan pemeriksaan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran di sekolah.
Ia meminta masyarakat menyampaikan informasi secara jelas, termasuk sekolah yang diduga melakukan praktik tersebut. Dengan adanya informasi dan bukti yang dapat diperiksa, Disdik bisa menentukan langkah penanganan sesuai persoalan yang ditemukan.
“Kalau ada laporan, kami perlu mengetahui sekolah mana yang dimaksud dan memeriksa informasi yang disampaikan. Kami akan melakukan klarifikasi serta pembinaan sesuai persoalannya agar aturan yang berlaku dapat dijalankan oleh sekolah,” tegasnya.
