TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan seluruh Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari 38 penerima hibah tahun anggaran 2025 telah diselesaikan dan berkasnya terkumpul lengkap.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltara, H. Muh. Rosyit, S.IP., M.M., menjelaskan bahwa keterlambatan penyampaian laporan yang sempat terjadi disebabkan kendala administratif. Kondisi tersebut bukan berarti penerima hibah tidak melaksanakan kewajibannya.
Menurutnya, sebagian penerima hibah masih memerlukan pendampingan dalam memahami tata cara penyusunan LPJ keuangan.
“Bukan tidak ada LPJ, tetapi memang ada keterlambatan karena tidak semua penerima hibah ini terbiasa dengan administrasi keuangan,” ujar Rosyit saat menyempaikan keterangannya di Kantor Biro Kesra, Rabu (11/11).
Ia mengatakan, Pemprov Kaltara melalui Biro Kesra mengambil langkah pendampingan langsung dengan melibatkan tim auditor untuk membantu para penerima hibah menyelesaikan administrasi yang diperlukan.
“Kami sadar, tugas pemerintah bukan hanya memantau dari jauh, tetapi juga membimbing. Karena itu, kami mengutus rekan-rekan dari Biro Kesra bersama tim auditor untuk turun langsung merangkul masyarakat,” tambahnya.
Melalui pendekatan tersebut, para pengurus atau penerima hibah mendapatkan penjelasan mengenai tata cara penyusunan LPJ yang benar dan akuntabel.
“Kami ajak mereka berdiskusi, kami dampingi langkah demi langkah penyusunan administrasinya di lapangan. Jadi, hambatan yang ada bisa langsung kita selesaikan bersama,” ungkapnya.
Rosyit memastikan, seluruh 38 penerima hibah yang sebelumnya masih memiliki kendala administrasi kini telah menuntaskan kewajiban pelaporan. Berkas LPJ seluruh penerima hibah juga telah terkumpul lengkap dan diserahkan ke Inspektorat Provinsi Kaltara.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras tim bersama masyarakat, semua dari 38 penerima hibah itu sudah clear. Berkas LPJ-nya sudah terkumpul lengkap dan langsung kami serahkan ke Inspektorat,” pungkas Rosyit.
Dengan tuntasnya penyampaian laporan tersebut, Pemprov Kaltara melalui Biro Kesra menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada penerima hibah.
Upaya ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana hibah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.
