TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kehutanan (Dishut) mempertegas kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 dengan menyiagakan personel, sarana prasarana, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Langkah ini ditegaskan saat Kepala Dishut Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional 2026 dan Reaktivasi Desk Penanganan Karhutla secara daring di Ruang Rapat Sekdaprov Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (6/5).
Kegiatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menjadi momentum penyelarasan kebijakan daerah dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Nur Laila menjelaskan, kesiapsiagaan tahun ini didasarkan pada evaluasi data 2025 yang mencatat 3.124 titik panas, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Malinau sebanyak 1.534 titik.
“Data ini menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas penanganan,” ujarnya.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026, dengan potensi kondisi kering di wilayah Tanjung Palas Timur dan Malinau bagian selatan.
Dalam upaya pengendalian, Pemprov Kaltara telah menyiapkan ratusan personel Brigade Pengendalian Karhutla (Brigdalkarhutla) di seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), termasuk kekuatan inti di wilayah rawan Malinau.
Selain itu, sebanyak 60 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa juga diaktifkan untuk mendukung deteksi dini dan respons cepat.
Nur Laila memastikan dukungan sarana prasarana turut diperkuat, meliputi kendaraan pemadam tipe slip-on, mobil suplai air, hingga armada speedboat untuk menjangkau wilayah perairan.
Penanganan Karhutla juga mengedepankan sinergi Forkopimda yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga lembaga terkait lainnya.
“Kesiapsiagaan ini adalah bentuk komitmen perlindungan ekologi dan investasi masa depan Kaltara. Dengan reaktivasi Desk Karhutla ini, kita memastikan setiap percikan api dapat terdeteksi dan dipadamkan sebelum meluas,” tegasnya.
Melalui integrasi data cuaca terkini, penguatan personel yang solid, pemanfaatan data serta koordinasi terpusat melalui Kemenko Polkam, Pemprov Kaltara optimistis dapat menekan luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026.
