TANJUNG SELOR – Rotasi dan pelantikan puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diharapkan menjadi titik awal penguatan kinerja birokrasi. DPRD Kaltara meminta para pejabat yang mendapat amanah baru mampu bergerak cepat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik serta pelaksanaan program pembangunan daerah.
Harapan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, usai menghadiri pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (JPT Pratama) serta pejabat fungsional yang dipimpin Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, di ruang serbaguna Gedung Gadis, Kamis (11/6/2026).
Dalam agenda tersebut, Pemprov Kaltara melakukan rotasi dan pengisian sejumlah posisi strategis dengan melantik 41 pejabat JPT Pratama dan 23 pejabat fungsional. Langkah itu dinilai sebagai bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus upaya memperkuat organisasi pemerintahan.
Menurut Achmad Djufrie, pergantian pejabat merupakan hal yang lumrah dalam sistem pemerintahan. Namun, perubahan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas kerja dan kemampuan aparatur dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.
“Rotasi pejabat harus dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan. Paling penting adalah bagaimana pejabat yang mendapat amanah baru mampu bekerja cepat, adaptif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai Kalimantan Utara membutuhkan birokrasi yang solid, profesional, dan mampu bekerja secara kolaboratif guna mendukung berbagai program prioritas daerah. Karena itu, pejabat yang baru dilantik dituntut segera beradaptasi dan memahami target yang harus dicapai di instansi masing-masing.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah, DPRD Kaltara akan terus mengawal pelaksanaan program pemerintah agar berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPRD tentu berharap rotasi ini berdampak positif terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah. Program pembangunan harus berjalan lebih efektif, penyerapan anggaran semakin baik, dan pelayanan publik semakin meningkat,” katanya.
Selain peningkatan kinerja, Achmad Djufrie juga mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab para pejabat yang baru dilantik. Jabatan yang diemban, kata dia, merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kami berharap pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Fokus utama harus tetap pada pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.
