TARAKAN – Front Persaudaraan Islam (FPI) Kota Tarakan menegaskan keikutsertaannya dalam aksi konvoi penolakan LGBT beberapa waktu lalu sebatas memberikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat. Organisasi tersebut menyatakan bukan sebagai penggagas maupun koordinator kegiatan.
Ketua FPI Kota Tarakan Ahmad Irwan mengatakan, organisasinya bergabung setelah mengetahui adanya ajakan aksi dari kelompok masyarakat yang mendorong pemerintah daerah segera menyelesaikan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) terkait LGBT.
“Kami kemarin ikut gabung saja setelah melihat posternya. Itu bentuk reaksi masyarakat. Kami bukan koordinator, karena memang sudah ada penggagasnya. Kami hanya ikut mendukung,” ujarnya, Senin (20/7).
Ia menegaskan, sejak awal peserta aksi telah diingatkan agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Menurutnya, konvoi dilakukan sebagai bentuk penyampaian pendapat secara damai, tanpa disertai tindakan kekerasan.
“Kami tegaskan sejak awal tidak ada kekerasan. Tidak ada mengejar, memukul ataupun tindakan anarkistis. Kami hanya keliling membawa tulisan sebagai bentuk penolakan. Itu bentuk unjuk rasa dan penyampaian aspirasi,” katanya.
Ahmad Irwan menilai anggapan yang mengaitkan aksi tersebut dengan tindakan main hakim sendiri tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menyebut kegiatan berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.
“Mungkin mereka melihat kejadian di luar daerah yang sampai ada kekerasan. Sementara yang kami ikuti di Tarakan tidak seperti itu. Sebelum berangkat kami sudah tegaskan tidak boleh ada tindakan kekerasan. Kepolisian sempat menghubungi kami. Mereka juga ikut mengawal konvoi supaya berjalan aman. Memang seharusnya ada surat pemberitahuan karena melibatkan banyak orang, tetapi saat itu waktunya cukup mepet,” jelasnya.
Ia menambahkan, FPI bersama sejumlah organisasi masih melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Salah satu agenda yang akan didorong adalah meminta pemerintah daerah dan DPRD Kota Tarakan mempercepat pembahasan Perda terkait LGBT.
“Kami masih konsolidasi. Kalau memang diperlukan nanti ada aksi damai untuk mendorong pemerintah dan DPRD agar lebih serius membahas regulasi. Semua tentu dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
