BULUNGAN – Pemerataan akses listrik di Kalimantan Utara masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Di balik tingginya rasio desa berlistrik yang selama ini disampaikan, masih banyak masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan yang belum menikmati aliran listrik secara memadai. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pun menilai indikator yang digunakan selama ini belum mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Utara, Ferdy Manurun Tanduklangi, mengungkapkan pihaknya pernah mempertanyakan data yang disampaikan PLN terkait cakupan layanan listrik. Pasalnya, menurut hasil pemetaan yang dilakukan pemerintah daerah, tingkat masyarakat yang benar-benar telah menikmati layanan listrik masih berada di kisaran 61 persen.
“PLN ini kadang menyampaikan listrik sudah 99 persen, sementara faktanya di masyarakat belum. Saya pernah protes, karena yang kami temukan baru sekitar 61 persen,” kata Ferdy, Rabu.
Ia menjelaskan, perbedaan angka tersebut muncul karena metode penghitungan yang digunakan. Menurutnya, sebuah desa sudah dikategorikan sebagai desa berlistrik meskipun hanya sebagian kecil rumah tangga yang telah memperoleh sambungan listrik.
“Misalnya satu desa ada 100 kepala keluarga, baru tiga rumah yang mendapat listrik sudah dianggap desa berlistrik. Menurut saya tidak bisa begitu, minimal harus lebih dari separuh warga yang sudah menikmati listrik,” tegasnya.
Ferdy menilai pendekatan tersebut menyebabkan capaian elektrifikasi terlihat tinggi di atas kertas, namun belum mencerminkan kondisi riil masyarakat. Akibatnya, masih banyak warga di kawasan pedalaman yang harus hidup dengan keterbatasan akses energi meskipun desanya telah masuk dalam kategori berlistrik.
Menurutnya, tantangan pemerataan listrik di Kaltara tidak terlepas dari kondisi geografis daerah yang luas dengan permukiman penduduk yang saling berjauhan. Situasi tersebut membuat pembangunan jaringan listrik konvensional membutuhkan biaya investasi yang sangat besar.
“Kalau satu kampung hanya dihuni sekitar 50 orang, tentu biaya membangun jaringan listrik sangat besar. Secara hitungan investasi itu tidak efisien,” ujarnya.
Karena itu, Dinas ESDM Kaltara mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai solusi untuk mempercepat pemerataan listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan PLN. Menurut Ferdy, setiap wilayah memiliki karakteristik sumber daya alam yang berbeda sehingga teknologi pembangkit yang digunakan juga harus disesuaikan.
Wilayah dengan intensitas sinar matahari tinggi dinilai lebih efektif memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sedangkan kawasan yang memiliki aliran sungai dan air terjun berpotensi dikembangkan melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
“Setiap daerah punya potensi yang berbeda. Yang panas cocok menggunakan PLTS, sementara daerah yang banyak sungai dan air terjun bisa memanfaatkan mikrohidro. Potensi-potensi itu yang harus dihitung agar masyarakat di pedalaman juga bisa menikmati listrik,” pungkasnya.
