TARAKAN – Persoalan data dan pengelompokan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil masih menjadi perhatian. Masyarakat dinilai perlu memahami bahwa penentuan desil tidak hanya melihat besaran pendapatan, tetapi mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara lebih menyeluruh.
Praktisi sekaligus Akademisi Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT) Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengatakan pemahaman terhadap sistem desil penting agar masyarakat tidak keliru dalam menilai kondisi ekonomi seseorang. Pendapatan yang terlihat setiap bulan belum tentu menggambarkan keseluruhan kondisi rumah tangga.
“Kami berharap agar masyarakat tidak serta-merta menilai seseorang hanya berdasarkan penghasilan yang terlihat. Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah, sementara pengelompokan kesejahteraan mempertimbangkan kondisi rumah tangga secara lebih luas,” ucapnya, Jumat (28/8).
Menurut Margiyono, apabila masyarakat merasa tidak sesuai dengan kategori desil yang diperoleh, maka perlu melihat kembali indikator yang menjadi dasar pengelompokan. Pemerintah juga dinilai memiliki peran penting untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan mudah dipahami.
“Transparansi penting untuk mencegah kesalahpahaman. Sebab, perubahan dalam sistem pendataan maupun pengelompokan masyarakat dapat menimbulkan pertanyaan apabila tidak disertai informasi yang memadai,” ucapnya.
Di sisi lain, Margiyono menyoroti persoalan ketergantungan terhadap bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bantuan tetap dibutuhkan sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Namun, bantuan tidak seharusnya menjadi satu-satunya sandaran dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Ia menilai masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk meningkatkan kemampuan ekonomi secara mandiri. Terlebih bagi kelompok masyarakat yang kondisi ekonominya sudah lebih baik dan tidak lagi masuk dalam kelompok yang menjadi sasaran utama bantuan.
Margiyono menegaskan, desil tidak semestinya dipahami sebagai label permanen mengenai kondisi seseorang. Pengelompokan tersebut merupakan bagian dari pemetaan sosial ekonomi yang dapat berubah mengikuti kondisi rumah tangga.
“Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mempertanyakan mengapa dirinya berada pada desil tertentu, tetapi juga memahami indikator yang menjadi dasar pengelompokan tersebut. Karena kejujuran masyarakat dalam melihat kondisi ekonomi masing-masing turut menentukan ketepatan sasaran program pemerintah,” tukasnya.
Ia pun meminta masyarakat yang berada pada kelompok desil 9 dan 10 untuk melihat kondisi ekonominya secara objektif. Jika memang sudah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, semestinya tidak lagi memaksakan diri untuk mendapatkan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Jadi memang kalau kondisinya seperti itu, masyarakat yang desil 9 dan 10 itu harus clear melihat dirinya, apakah dirinya memang betul-betul miskin atau pura-pura miskin,” pungkasnya. Desil Kesejahteraan Jangan Jadi Label Kondisi Ekonomi
TARAKAN – Masyarakat diminta tidak memahami desil kesejahteraan hanya berdasarkan besar kecilnya penghasilan yang diterima setiap bulan. Pengelompokan tersebut menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga dengan sejumlah indikator, sehingga perubahan pendapatan seseorang tidak serta-merta menentukan posisi desilnya.
Praktisi sekaligus Akademisi Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT) Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengatakan persoalan desil perlu dipahami secara utuh agar tidak memunculkan penilaian keliru di tengah masyarakat.
“Kami berharap agar masyarakat tidak serta-merta menilai seseorang hanya berdasarkan penghasilan yang terlihat. Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah, sementara pengelompokan kesejahteraan mempertimbangkan kondisi rumah tangga secara lebih luas,” ucapnya, Jumat (28/8).
Menurut Margiyono, desil pada dasarnya merupakan bagian dari pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, kategori tersebut tidak semestinya dianggap sebagai label yang melekat secara permanen kepada seseorang atau sebuah keluarga.
Jika masyarakat merasa posisi desilnya tidak sesuai, kata dia, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami indikator yang digunakan dalam pendataan. Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dasar pengelompokan tersebut.
“Transparansi penting untuk mencegah kesalahpahaman. Sebab, perubahan dalam sistem pendataan maupun pengelompokan masyarakat dapat menimbulkan pertanyaan apabila tidak disertai informasi yang memadai,” ucapnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Margiyono adalah ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos). Ia menilai bansos tetap diperlukan sebagai bentuk intervensi pemerintah, terutama bagi masyarakat yang memang memenuhi kriteria penerima.
Namun, bantuan tersebut seharusnya tidak menjadi satu-satunya tumpuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian masyarakat juga harus menjadi perhatian.
Terlebih bagi masyarakat yang kondisi ekonominya sudah mengalami peningkatan. Menurut Margiyono, kelompok tersebut perlu menyadari bahwa bantuan pemerintah diprioritaskan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya mempertanyakan mengapa dirinya berada pada desil tertentu, tetapi juga memahami indikator yang menjadi dasar pengelompokan tersebut. Karena kejujuran masyarakat dalam melihat kondisi ekonomi masing-masing turut menentukan ketepatan sasaran program pemerintah,” tukasnya.
Ia pun meminta masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10 untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonominya sendiri. Apabila secara objektif sudah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, tidak sepatutnya memaksakan diri masuk dalam penerima bantuan.
“Jadi memang kalau kondisinya seperti itu, masyarakat yang desil 9 dan 10 itu harus clear melihat dirinya, apakah dirinya memang betul-betul miskin atau pura-pura miskin,” pungkasnya.
