TANJUNG SELOR – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) memasuki tahap persiapan akhir. Ajang olahraga yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Malinau pada 10-22 November 2026 tersebut mulai dipastikan dari berbagai sisi agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara membahas kesiapan tersebut melalui rapat koordinasi. Pembahasan tidak hanya menyangkut pertandingan, tetapi juga sarana olahraga, mobilitas peserta, tempat menginap hingga dukungan pembiayaan.
Kepala Dispora Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si. mengatakan, koordinasi diperlukan untuk mengetahui bagian-bagian yang masih harus diselesaikan sebelum seluruh kontingen tiba di Malinau.
“Kita ingin memastikan seluruh kebutuhan untuk Porprov kedua ini benar-benar terpetakan. Karena itu, KONI bersama jajaran kami duduk bersama untuk melihat apa saja yang sudah siap dan apa yang masih perlu ditindaklanjuti,” kata Bustan, Rabu (23/9/2026).
Dari laporan yang diterima Dispora, kesiapan Kabupaten Malinau secara umum dinilai telah berada pada tahap yang cukup baik. Sejumlah venue juga telah mendapat pembenahan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau.
“Secara umum sudah cukup siap. Memang masih ditemukan beberapa hal yang perlu dibenahi, tetapi sifatnya masih bisa ditangani sebelum pelaksanaan,” ujarnya.
Perhatian juga diberikan terhadap kebutuhan kontingen selama berada di Malinau. Aspek transportasi dan akomodasi menjadi bagian yang turut dibahas agar pergerakan atlet, ofisial, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan dapat berjalan tanpa hambatan.
Dispora Kaltara selanjutnya berencana turun langsung ke Malinau untuk melihat kondisi fasilitas dan kebutuhan penyelenggaraan. Kunjungan tersebut akan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sehingga persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera dicarikan jalan keluar.
Bustan mengatakan, persiapan kegiatan berskala provinsi tentu tidak terlepas dari berbagai persoalan teknis. Namun, persoalan tersebut menurutnya dapat diminimalkan apabila setiap pihak terbuka dalam menyampaikan kebutuhan dan kendala masing-masing.
“Setiap kegiatan pasti ada persoalan. Yang penting jangan dibiarkan, kita komunikasikan bersama sehingga bisa ditemukan solusinya,” katanya.
Koordinasi dengan KONI Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota juga akan terus dilakukan hingga pelaksanaan Porprov. Pemantauan secara langsung di lokasi menjadi salah satu langkah untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan tidak hanya berdasarkan laporan, tetapi sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
