TARAKAN – Dinas Pendidikan Kota Tarakan belum akan menjadikan sejumlah isu perubahan kebijakan pendidikan sebagai dasar penyusunan maupun pelaksanaan program. Kepastian status regulasi menjadi perhatian agar satuan pendidikan tidak terburu-buru menerapkan ketentuan yang ternyata masih sebatas wacana.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Endah Sarastiningsih, S.Pd., M.Pd., mengatakan sejumlah informasi mengenai perubahan aturan masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Di antaranya wacana mengenai kebijakan siswa tinggal kelas yang belakangan menjadi perhatian dalam evaluasi regulasi pendidikan.
“Termasuk aturan baru mengenai tinggal kelas, itu juga perlu kami pelajari. Tetapi saya belum tahu apakah aturan itu sudah dirilis atau masih berupa wacana. Kalau masih wacana, tentu belum bisa kami jadikan acuan untuk mengambil langkah,” kata Endah.
Menurutnya, setiap perubahan kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas sebelum diterjemahkan menjadi langkah teknis di daerah. Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan sekolah tidak hanya mengikuti informasi yang beredar, tetapi benar-benar berlandaskan ketentuan resmi dari pemerintah pusat.
Selain persoalan tinggal kelas, isu mengenai kemungkinan pengalihan status guru menjadi kewenangan pemerintah pusat juga masuk dalam hal yang dicermati Disdik. Namun, informasi tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena belum dipastikan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan.
“Termasuk wacana kalau status guru akan dialihkan ke pusat, itu kan masih wacana. Kalau masih berupa wacana, belum bisa kami tindak lanjuti sebagai kebijakan. Kami perlu memastikan dulu apakah sudah ada aturan resmi atau belum,” ujarnya.
Endah menjelaskan, penelusuran perkembangan regulasi tersebut merupakan bagian dari evaluasi perencanaan di lingkungan Disdik Tarakan. Dinas perlu memilah ketentuan yang sudah berlaku dan informasi yang masih dalam tahap pembahasan sebelum melakukan penyesuaian terhadap program kerja.
Dengan demikian, perubahan perencanaan maupun kebijakan di lingkungan pendidikan tetap mengacu pada aturan yang memiliki kepastian hukum. Sementara isu yang belum ditetapkan secara resmi masih sebatas bahan kajian dan belum menjadi pegangan bagi satuan pendidikan.
“Yang masih berupa wacana belum bisa kami jadikan pegangan. Kami pelajari dulu aturan yang sudah resmi, termasuk perubahan yang memang sudah ditetapkan kementerian, baru kemudian disesuaikan dengan perencanaan di Dinas Pendidikan,” tutup Endah.













