TARAKAN – Sejumlah bagian dalam perencanaan Dinas Pendidikan Kota Tarakan dinilai masih perlu disempurnakan. Penyesuaian diperlukan menyusul perkembangan regulasi dan target baru dari kementerian yang harus diakomodasi pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Endah Sarastiningsih, S.Pd., M.Pd., mengatakan peninjauan terhadap dokumen perencanaan menjadi pekerjaan awal yang harus diselesaikan sebelum dinas melangkah pada pembenahan organisasi maupun pelaksanaan program.
Ia menyebut, perubahan kebijakan selama dirinya tidak bertugas di Disdik menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi. Dinas harus memastikan seluruh arah program yang telah disusun masih relevan dengan ketentuan terbaru dan tidak mengabaikan target pelayanan yang wajib dipenuhi.
“Yang terutama pasti dasarnya ada di perencanaan Dinas Pendidikan. Saya harus melihat, sejak saya meninggalkan Dinas Pendidikan, apakah ada regulasi baru dari kementerian atau target-target baru, termasuk yang mencakup SPM. Itu dulu yang kami pelajari, dan saya sudah menemukan beberapa titik yang memang harus disempurnakan dalam perencanaan,” kata Endah.
Evaluasi tersebut belum langsung menyentuh seluruh pelaksanaan kegiatan. Setelah dokumen perencanaan diperbaiki, Disdik akan melanjutkan tahapan dengan menata pembagian tugas dan pengorganisasian, baik di lingkungan internal dinas maupun satuan pendidikan.
“Nanti setelah perencanaannya lengkap dan sudah kami sesuaikan dengan perkembangan baru, baru masuk ke pengorganisasian, baik di internal dinas maupun di satuan pendidikan. Setelah itu baru pelaksanaan dan kontrol. Tahapan sekarang memang masih pada perencanaan,” ujarnya.
SPM menjadi salah satu tolok ukur yang diperiksa dalam proses tersebut. Pemerintah daerah memiliki kewajiban memenuhi standar pelayanan pendidikan sehingga program dan kegiatan yang dirancang harus mendukung pencapaian target tersebut.
“Sekarang tahapannya evaluasi perencanaan, apakah sudah sesuai dengan SPM yang harus dijalankan. Setelah itu baru masuk ke tahapan berikutnya,” jelasnya.
Di sisi lain, perubahan sistem pengelolaan kinerja aparatur juga menjadi agenda yang harus dipersiapkan. Disdik tengah mencermati arah perubahan dari tunjangan tambahan penghasilan (TPP) menuju sistem remunerasi, termasuk penyusunan balanced scorecard sebagai instrumen pengukuran kinerja.
“Sekarang arahnya dari TPP berubah ke remunerasi, dan kami diminta membuat balanced scorecard. Itu juga akan kami pelajari terlebih dahulu,” tutup Endah.













