TARAKAN – Perubahan regulasi dan target pelayanan pendidikan di tingkat pusat menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam menyusun arah kerja ke depan. Dokumen perencanaan yang telah disusun kini dievaluasi untuk memastikan program dinas tetap sejalan dengan kebijakan terbaru dari kementerian, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Endah Sarastiningsih, S.Pd., M.Pd., mengatakan evaluasi perencanaan menjadi langkah awal yang dilakukan setelah kembali bertugas di instansi tersebut. Peninjauan diperlukan untuk melihat apakah terdapat perubahan regulasi maupun target baru yang harus diakomodasi dalam program kerja.
“Yang terutama pasti dasarnya ada di perencanaan Dinas Pendidikan. Saya harus melihat, sejak saya meninggalkan Dinas Pendidikan, apakah ada regulasi baru dari kementerian atau target-target baru, termasuk yang mencakup SPM. Itu dulu yang kami pelajari, dan saya sudah menemukan beberapa titik yang memang harus disempurnakan dalam perencanaan,” kata Endah.
Menurutnya, pembenahan tidak bisa dilakukan sekaligus tanpa melalui tahapan yang jelas. Disdik terlebih dahulu memastikan dokumen perencanaan telah disesuaikan dengan perkembangan kebijakan. Setelah itu, penataan organisasi dan pembagian tugas, baik di lingkungan dinas maupun satuan pendidikan, baru dilanjutkan dengan pelaksanaan serta pengawasan program.
“Nanti setelah perencanaannya lengkap dan sudah kami sesuaikan dengan perkembangan baru, baru masuk ke pengorganisasian, baik di internal dinas maupun di satuan pendidikan. Setelah itu baru pelaksanaan dan kontrol. Tahapan sekarang memang masih pada perencanaan,” ujarnya.
Salah satu fokus evaluasi adalah kesesuaian program dengan SPM. Standar tersebut menjadi acuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelayanan pendidikan. Karena itu, perencanaan perlu diperiksa agar target dan kegiatan yang disusun benar-benar mendukung pemenuhan standar pelayanan tersebut.
“Sekarang tahapannya evaluasi perencanaan, apakah sudah sesuai dengan SPM yang harus dijalankan. Setelah itu baru masuk ke tahapan berikutnya,” jelasnya.
Selain perencanaan program, perubahan sistem pengelolaan kinerja aparatur juga menjadi hal yang perlu dipelajari. Endah menyebut adanya arah perubahan dari tunjangan tambahan penghasilan (TPP) menuju sistem remunerasi yang disertai penyusunan balanced scorecard sebagai instrumen pengukuran kinerja.
“Sekarang arahnya dari TPP berubah ke remunerasi, dan kami diminta membuat balanced scorecard. Itu juga akan kami pelajari terlebih dahulu,” tutupnya.













