TARAKAN – Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) 11 Tarakan belum dapat berlanjut ke tahap fisik. Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan masih harus menuntaskan proses administrasi penyerahan lahan kepada pemerintah pusat, mulai dari penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga pengalihan nama kepemilikan sertifikat.
Kepala Bidang PKS, Aji Jemma Ibrahim, menjelaskan penyelesaian administrasi tersebut menjadi prasyarat sebelum pembangunan sekolah dimulai. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian terkait, lahan yang disiapkan pemerintah daerah harus terlebih dahulu diserahkan secara resmi kepada pemerintah pusat.
Tahapannya dimulai dengan penandatanganan NPHD. Setelah itu, sertifikat tanah yang sebelumnya atas nama pemerintah daerah harus dialihkan menjadi atas nama pemerintah pusat. Barulah proses pembangunan dapat dilaksanakan.
“Progres pembangunan itu ketika NPHD sudah. Habis NPHD, nanti balik nama sertifikat dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, baru mulai pembangunan,” kata Aji.
Ia mengatakan, mekanisme tersebut telah dijelaskan dalam pertemuan daring bersama pihak kementerian. Karena itu, penyelesaian sertifikasi dan proses hibah lahan menjadi bagian yang tidak bisa dilewati dalam persiapan pembangunan SNT 11 Tarakan.
“Kalau hasil zoom meeting kami sama Kemendikbudristek seperti itu. Artinya, sertifikat itu harus selesai. Habis NPHD itu nanti balik nama dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, baru dia mulai pembangunan,” ujarnya.
Di sisi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kota Tarakan ditunjuk sebagai pemrakarsa program SNT. Peran tersebut mencakup koordinasi serta membantu menyiapkan dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program.
Aji menjelaskan, setiap program pemerintah memiliki instansi pemrakarsa sesuai bidang dan kewenangannya. Untuk Sekolah Rakyat, misalnya, koordinasi di tingkat daerah berada melalui Dinas Sosial. Sementara program SNT menjadi tanggung jawab pemrakarsa Dinas Pendidikan.
“Pemerintah kota ini, yang ditunjuk untuk memprakarsai di tingkat kota memang Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Jadi, kami membantu melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk SNT,” jelasnya.
Dengan demikian, kelanjutan pembangunan SNT 11 masih bergantung pada rampungnya proses penyerahan aset tersebut. Meski mekanisme administrasinya telah disampaikan dalam koordinasi bersama kementerian, kepastian jadwal dimulainya pembangunan fisik belum diperoleh.
Pemkot Tarakan saat ini menunggu penyelesaian seluruh tahapan sebelum memperoleh kepastian mengenai waktu pelaksanaan pembangunan dari pemerintah pusat.
“Kalau sudah, nanti kita tinggal tunggu kapan pembangunannya,” ungkapnya.
