TARAKAN – Kepastian status lahan menjadi salah satu tahapan penting yang harus diselesaikan sebelum rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) 11 Tarakan di Kelurahan Mamburungan berlanjut. Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan kini terus mengupayakan penyelesaian sertifikasi lahan seluas 6,4 hektare yang disiapkan untuk sekolah tersebut.
Kepala Bidang PKS, Aji Jemma Ibrahim, mengatakan proses sertifikasi lahan saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah kota berharap tahapan yang tersisa dapat segera diselesaikan sehingga sertifikat atas nama pemerintah daerah bisa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurutnya, bidang tanah yang sedang diproses memiliki luas sekitar 64.000 meter persegi dan berada di RT 15, Kelurahan Mamburungan. Lahan tersebut menjadi bagian dari persiapan pembangunan SNT 11 Tarakan yang direncanakan melayani pendidikan jenjang SMP dan SMA.
“Sekarang ini yang bisa kami laporkan adalah proses terkait dengan sertifikasi lahan sudah 80 persen. Tinggal sedikit lagi untuk diterbitkan sertifikat atas nama pemerintah kota,” kata Aji.
Ia menjelaskan, penyelesaian sertifikasi menjadi perhatian karena berkaitan dengan kepastian administrasi aset daerah. Meski sebagian besar tahapan telah dilalui, proses tersebut belum dapat dinyatakan tuntas sebelum dokumen resmi diterbitkan dan diterima dari BPN.
Aji menyebutkan, dalam pembahasan terakhir bersama jajaran terkait, penerbitan sertifikat diharapkan tidak melewati Oktober 2026. Target itu menjadi acuan untuk mendorong penyelesaian tahapan administrasi yang masih berlangsung.
“Kalau tidak ada kendala, sebenarnya sertifikat itu sudah bisa mulai diumumkan untuk penerbitannya. Namun, selama kami belum menerima dari BPN, berarti prosesnya belum bisa dianggap selesai,” ujarnya.
Dengan progres yang telah mencapai 80 persen, Pemkot Tarakan berharap sisa proses sertifikasi dapat segera dituntaskan. Kepastian kepemilikan lahan menjadi salah satu dasar penting dalam mendukung rencana pembangunan sekolah terintegrasi tersebut.
“Pokoknya dalam rapat terakhir sudah disampaikan, tidak lewat dari Oktober sertifikat itu diharapkan sudah terbit,” ungkap Aji.
