TARAKAN – Persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) 11 Tarakan turut diikuti penyusunan dokumen lingkungan. Dinas Pendidikan Kota Tarakan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menyiapkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) bagi rencana pembangunan sekolah tersebut.
Kepala Bidang PKS Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Aji Jemma Ibrahim, mengatakan penyusunan dokumen lingkungan berjalan bersamaan dengan penyelesaian administrasi lahan. Langkah tersebut dilakukan agar persiapan pembangunan tetap berlanjut sembari menunggu proses sertifikasi tanah selesai.
“Yang sedang berjalan adalah dokumen lingkungan, UKL-UPL. Nah, UKL-UPL itu yang sedang berproses untuk dibuat untuk sekolah,” ujar Aji saat diwawancarai mengenai persiapan pembangunan SNT 11 Tarakan.
Menurut Aji, penyusunan UKL-UPL menjadi salah satu pekerjaan yang sedang ditangani Dinas Pendidikan dalam mendukung rencana pembangunan SNT 11. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dokumen pendukung proyek tersebut.
Penyusunan dokumen lingkungan tersebut berlangsung ketika proses sertifikasi lahan masih berjalan. Pemerintah kota tidak hanya menunggu penyelesaian sertifikat, tetapi juga mengurus persyaratan lain yang berkaitan dengan tahapan pembangunan.
Selain dokumen lingkungan, persiapan administrasi turut mencakup kebutuhan dokumen terkait transportasi. Aji menyebut, berdasarkan informasi lisan dari Dinas Perhubungan, lokasi pembangunan dinilai belum membutuhkan analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Namun, keterangan tertulis terkait hal tersebut belum diproses.
“Info dari Dishub, tapi masih secara lisan belum tertulis. Jadi mereka tidak membutuhkan Andalalin, surat keterangan saja, tetapi belum kami proses,” kata Aji.
Penyiapan dokumen pendukung tersebut menjadi bagian dari tahapan yang berjalan sebelum pembangunan fisik dimulai. Berdasarkan keterangan Aji, pembangunan baru dapat memasuki tahap berikutnya setelah proses sertifikasi lahan selesai, dilanjutkan dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan pengalihan nama sertifikat kepada pemerintah pusat.
“Setelah sertifikat selesai, nanti dilanjutkan dengan NPHD dan pengalihan nama sertifikat kepada pemerintah pusat. Jadi, tahapan administrasinya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembangunan fisik dimulai,” ujar Aji.













