TARAKAN – Pengurusan legalitas lahan menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan dalam persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) 11 Tarakan. Dari total kawasan yang disiapkan mencapai sekitar 20 hektare, pemerintah kota merencanakan penerbitan dua sertifikat karena kondisi administrasi masing-masing bidang tanah tidak seluruhnya sama.
Kepala Bidang PKS Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Aji Jemma Ibrahim, mengatakan penataan sertifikat dilakukan dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen pertanahan pada lahan yang sebelumnya telah dibebaskan pemerintah kota dari masyarakat.
“Jadi nanti kalau secara keseluruhan 20 hektare itu akan menjadi dua sertifikat,” ujar Aji.
Dalam proses tersebut, pemerintah kota lebih dahulu memprioritaskan bidang tanah seluas 6,4 hektare atau sekitar 64.000 meter persegi. Lahan ini dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan gedung sekolah sehingga pengurusan sertifikatnya didahulukan dibandingkan bidang lainnya.
Prioritas tersebut juga mempertimbangkan kondisi berkas pertanahan yang tersedia. Pada kawasan yang telah dibebaskan, dokumen kepemilikan setiap bidang memiliki bentuk dan kelengkapan berbeda. Ada yang telah dilengkapi sertifikat, sementara bidang lainnya masih didukung dokumen seperti surat pernyataan dan peta bidang.
Perbedaan tersebut membuat pengurusan legalitas tidak dapat dilakukan sekaligus dalam tahapan yang sama. Setiap bidang perlu ditelusuri dan dilengkapi persyaratannya sebelum dapat diproses lebih lanjut oleh instansi pertanahan.
“Untuk lahan seluas 6,4 hektare, itu memang yang pertama kita proses karena akan digunakan untuk pembangunan gedung sekolah,” kata Aji.
Sementara itu, sisa lahan dari keseluruhan kawasan masih dalam penanganan administrasi. Dinas Pendidikan bersama pihak terkait perlu memastikan dokumen masing-masing bidang memenuhi persyaratan agar proses sertifikasi berikutnya dapat dilanjutkan.
Lahan SNT 11 berada di RT 15, Kelurahan Mamburungan, tepatnya di kawasan sekitar perbatasan Kelurahan Mamburungan dan Mamburungan Timur. Penataan legalitas kawasan tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum aset diserahkan kepada pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan sekolah.
Aji menjelaskan, penyelesaian sertifikasi menjadi dasar bagi tahapan administrasi berikutnya, termasuk proses hibah dan pengalihan kepemilikan lahan. Karena itu, bidang yang belum lengkap dokumennya tetap akan ditangani secara bertahap hingga seluruh persyaratan terpenuhi.
“Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, sertifikat itu akan menjadi bagian dari tahapan administrasi sebelum lahan diserahkan kepada pemerintah pusat,” tuturnya.
