TARAKAN – Ketersediaan anggaran belum sepenuhnya menjamin kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 1 Tarakan dapat berjalan optimal. Sekolah masih menghadapi persoalan dalam mencari tenaga pelatih yang memenuhi persyaratan administrasi, terutama terkait status kepegawaian dan sertifikat keahlian.
Kepala SMPN 1 Tarakan Mohammad Rachmat mengatakan, sekolah sebenarnya telah memiliki dana untuk mendukung pembinaan minat dan bakat siswa. Namun, penggunaan anggaran tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pembayaran tenaga pelatih dari luar sekolah.
Persoalannya, tidak semua orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang tertentu dilengkapi sertifikat resmi. Padahal, persyaratan administrasi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum sekolah menggunakan anggaran untuk membayar jasa pelatih.
“Dana untuk kegiatan ekstrakurikuler sebenarnya ada. Kami sekarang perlu mencari pelatih yang memenuhi persyaratan. Ada ketentuan mengenai status kepegawaian dan sertifikat yang harus dipenuhi, sehingga pencarian tenaga pelatih perlu dilakukan dengan cermat,” ujar Rachmat.
Ia mencontohkan, seseorang yang sudah lama menekuni seni bela diri dan memiliki kemampuan melatih belum tentu bisa langsung direkrut apabila tidak memiliki dokumen sertifikasi yang dipersyaratkan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat kejelasan agar sekolah tidak hanya mempertimbangkan kemampuan calon pelatih, tetapi juga dapat memastikan seluruh proses administrasi dan pembiayaannya sesuai aturan.
“Kadang ada orang yang memang ahli dan sudah lama menekuni bidangnya, tetapi tidak memiliki sertifikat resmi. Padahal, kemampuan mereka bisa saja sangat baik. Jadi, kami perlu memahami persyaratannya agar penentuan pelatih dan penggunaan dananya sama-sama sesuai ketentuan,” katanya.
Selain persoalan kualifikasi, besaran honor tenaga pelatih juga menjadi bagian yang harus diperhitungkan. Rachmat menyebut tarif pelatih dengan keahlian tertentu bisa mencapai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu untuk satu kali pertemuan.
Besaran tersebut membuat sekolah perlu menyusun perhitungan pembiayaan secara cermat, terlebih jika kegiatan ekstrakurikuler membutuhkan pelatih secara rutin.
“Tarif pelatih memang berbeda-beda, ada yang meminta Rp200 ribu sampai Rp300 ribu sekali pertemuan. Kami harus menghitung kebutuhan tersebut dengan cermat, sekaligus memastikan mekanisme pembayarannya sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.
Rachmat berharap terdapat petunjuk teknis yang lebih jelas mengenai persyaratan dan mekanisme pembayaran tenaga pelatih ekstrakurikuler. Kejelasan tersebut diperlukan agar sekolah memiliki pedoman ketika merekrut pelatih sekaligus mengalokasikan anggaran pembinaan siswa.
“Kami berharap ada petunjuk yang jelas mengenai mekanisme pembayaran pelatih. Dengan begitu, kami bisa merencanakan penggunaan dana secara tepat dan mengupayakan pembinaan ekstrakurikuler yang semakin baik bagi siswa,” tutupnya.
