TARAKAN – Pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan tidak hanya dilakukan melalui imbauan, tetapi juga perlu dibarengi langkah pemeriksaan. SMPN 1 Tarakan membuka peluang pelaksanaan tes urine secara berkala bagi tenaga pendidik melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Kepala SMPN 1 Tarakan, Mohammad Rachmat, mengatakan pemeriksaan yang dilaksanakan pekan lalu menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi tenaga pendidik dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 hingga 60 peserta, terdiri dari guru dan mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) yang sedang menjalani Praktik Lapangan Persekolahan (PLP).
Berdasarkan informasi yang diterimanya, hasil pemeriksaan peserta yang diketahuinya seluruhnya negatif. Kondisi tersebut disambut positif sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan sekolah tetap aman.
“Kalau saya maunya pemeriksaan ini berkala. Kalau memang BNN bersedia, malah bagus kalau dilaksanakan secara rutin, misalnya setahun sekali atau enam bulan sekali,” kata Rachmat.
Ia menilai pemeriksaan berkala dapat menjadi salah satu upaya pencegahan sekaligus memastikan lingkungan pendidikan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Namun, rencana tersebut masih perlu dibicarakan lebih lanjut dengan BNN karena belum ada pembahasan mengenai jadwal pelaksanaan berikutnya.
“Kalau hasilnya negatif, tentu kami senang. Artinya, dari pemeriksaan yang kemarin saya ketahui, tidak ada yang positif. Kami tentu ingin lingkungan sekolah tetap aman dan kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan tes urine terhadap siswa, Rachmat menegaskan pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sekolah perlu melibatkan orang tua agar tujuan dan mekanisme pemeriksaan dipahami sebelum kegiatan dilaksanakan.
“Kalau untuk siswa, saya tidak bisa langsung meminta mereka mengikuti tes urine. Harus ada surat resmi dari BNN kepada orang tua dan persetujuan dari mereka. Kami perlu memastikan orang tua mengetahui tujuan pemeriksaan tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, keterbukaan kepada wali murid diperlukan agar langkah pencegahan tidak justru menimbulkan kesalahpahaman. Terlebih, pemeriksaan terhadap siswa menyangkut keterlibatan keluarga sehingga harus melalui komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu.
“Kalau memang ada rencana pemeriksaan terhadap siswa, sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan orang tua. Jadi, semua pihak memahami prosesnya dan tidak muncul kesalahpahaman,” tandasnya.
