TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mengawal percepatan pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara.
RDP dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaltara, H. Muddain, didampingi Wakil Ketua I H. Muhammad Nasir dan Ketua Komisi III Jufri Budiman. Hadir pula sejumlah anggota DPRD Kaltara, perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas PUPR dan Perkim, Badan Pengelolaan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta tokoh masyarakat dan kepala desa dari Kecamatan Krayan Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait percepatan penanganan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Muddain mengatakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempertegas kehadiran negara di kawasan perbatasan.
“Persoalan jalan di Krayan tidak boleh dipandang sebagai persoalan daerah semata, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD akan terus mengawal agar pembangunan ini menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltara akan memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan jalan tersebut melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Selain itu, DPRD juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi proyek tersebut.
DPRD juga berencana menindaklanjuti hasil RDP melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, BPJN, serta kementerian terkait. Dalam waktu dekat, lembaga legislatif itu akan menjadwalkan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna memperkuat dukungan terhadap percepatan pembangunan jalan di Krayan.
“Kami berkomitmen mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga terwujud solusi nyata. Pembangunan infrastruktur perbatasan merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan Kalimantan Utara,” tutup Muddain.
