TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Krayan Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara.
Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Utara, H. Muhammad Nasir, mengatakan seluruh unsur DPRD memiliki pandangan yang sama dalam memperjuangkan pembangunan di kawasan perbatasan. Menurutnya, peningkatan infrastruktur di wilayah tersebut menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh unsur DPRD memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan pembangunan kawasan perbatasan,” katanya.
Nasir menjelaskan, DPRD tidak hanya menerima dan membahas aspirasi masyarakat, tetapi juga akan terus mengawal usulan tersebut agar mendapat perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
“Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di forum ini. DPRD akan terus mengawal setiap usulan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur di Krayan memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan akses transportasi, pelayanan publik, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
Karena itu, Nasir berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan pembangunan yang telah disampaikan masyarakat Krayan dapat segera direalisasikan.
“Harapan kami, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat semakin kuat sehingga pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Krayan dapat segera direalisasikan,” pungkasnya.
