TARAKAN – DPRD Kota Tarakan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menetapkan standar teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepastian tersebut dinilai penting agar mitra penyelenggara memiliki acuan yang jelas dalam memenuhi persyaratan operasional.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, mengatakan permintaan tersebut muncul setelah pihaknya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra penyelenggara MBG. Dari hasil pertemuan itu, diketahui sejumlah dapur yang dihentikan sementara masih terkendala persoalan teknis.
Ia menjelaskan, kendala yang ditemukan di antaranya menyangkut luasan bangunan dapur serta beberapa fasilitas pendukung yang harus disesuaikan dengan ketentuan BGN. Namun, keputusan penghentian operasional sepenuhnya merupakan kewenangan BGN berdasarkan hasil evaluasi dari pemerintah pusat.
“Yang kita dengar tadi ada persoalan luasan dapur dan beberapa hal kecil yang menurut kami tidak terlalu mendesak. Tetapi keputusan suspend itu bukan kewenangan Korwil ataupun SPPG daerah. Itu merupakan keputusan Badan Gizi Nasional berdasarkan hasil evaluasi pusat,” katanya.
Selain itu, Simon menyebut para mitra mengaku belum memperoleh pedoman yang rinci mengenai standar IPAL yang harus dipenuhi. Selama ini mereka hanya diminta berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tanpa adanya spesifikasi teknis yang menjadi acuan.
Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan mitra dalam melakukan pembenahan karena tidak mengetahui standar yang diharapkan BGN. DPRD pun akan menyampaikan persoalan tersebut kepada BGN agar segera diterbitkan pedoman teknis yang lebih jelas.
“Juknis memang ada, tetapi standar IPAL yang diinginkan BGN seperti apa itu yang belum jelas. Kami berharap BGN segera mengeluarkan standar tersebut agar mitra memiliki kepastian dalam melakukan perbaikan,” ujarnya.
DPRD Tarakan juga berharap dapur-dapur MBG yang saat ini dihentikan sementara dapat kembali beroperasi setelah seluruh persyaratan yang ditetapkan BGN dipenuhi.
