TANJUNG SELOR – Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belum tercapainya target pendapatan daerah pada 2025. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya pembenahan strategi pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.
Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Yancong, dalam pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara.
Yancong mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp2,66 triliun atau 86,42 persen dari target sebesar Rp3,07 triliun. Menurutnya, selisih yang masih cukup besar tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat pada tahun-tahun mendatang.
“Target pendapatan yang tidak tercapai harus dianalisis secara menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan, penetapan target, kondisi ekonomi hingga efektivitas kebijakan pendapatan daerah. Target juga harus disusun berdasarkan potensi riil agar APBD lebih realistis dan kredibel,” ujarnya.
Selain pendapatan daerah secara keseluruhan, Fraksi Gerindra juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target Rp965,35 miliar, realisasi yang diperoleh hanya Rp820,99 miliar atau sekitar 85,05 persen.
Menurut Yancong, capaian tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri masih perlu ditingkatkan. Padahal, peningkatan PAD merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemprov Kaltara mengambil langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan daerah. Upaya tersebut meliputi optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan efektivitas pemungutan retribusi, digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran, pemanfaatan aset daerah yang memiliki nilai ekonomi, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta memperkuat pengawasan guna mencegah kebocoran penerimaan.
“Fraksi Gerindra juga mendorong dilakukan pemetaan ulang seluruh potensi pendapatan daerah sehingga sumber-sumber penerimaan yang selama ini belum tergarap dapat dioptimalkan secara bertanggung jawab,” pungkasnya.
