TANJUNG SELOR – Harapan masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menikmati layanan listrik yang stabil dan merata terus didorong pemerintah daerah. Peningkatan keandalan energi menjadi salah satu perhatian utama, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman, serta kawasan yang selama ini belum mendapatkan layanan listrik secara maksimal.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., mengatakan pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara terus mendorong peningkatan pelayanan kelistrikan, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan PT PLN (Persero) menjadi penting agar gangguan kelistrikan yang masih dikeluhkan masyarakat dapat diminimalisir. Keandalan listrik dinilai menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
“Fokus utama pembangunan energi ini menyasar pada tiga titik krusial, kawasan perbatasan, daerah pedalaman, serta daerah prioritas,” ungkap Ferdy, Kamis (13/8/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga terus berupaya memastikan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Kaltara tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Implementasi di lapangan harus menjadi perhatian sehingga target pembangunan energi dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemprov Kaltara telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pembahasan diarahkan agar kebijakan energi daerah dapat berjalan sejalan dengan kebijakan energi nasional.
“Kita tidak ingin dokumen ini hanya sekadar rencana. Harus ada langkah konkret implementasi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” bebernya.
Ferdy mengatakan kondisi geografis Kaltara yang luas dan memiliki banyak wilayah terpencil membuat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu strategi penting dalam memperluas akses listrik.
Menurut dia, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), juga memberikan perhatian terhadap usulan daerah untuk mengoptimalkan potensi energi lokal yang ramah lingkungan.
Salah satu target yang didorong adalah percepatan penyediaan tenaga listrik bagi desa-desa yang belum teraliri listrik melalui skema EBT. Pemanfaatan energi terbarukan dinilai dapat menjadi solusi untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Selain itu, kawasan Sebakis di Kabupaten Nunukan yang berada di wilayah perbatasan menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian. Pemerintah daerah mendorong agar akses listrik di kawasan tersebut dapat segera ditingkatkan sehingga kebutuhan dasar masyarakat sekaligus aktivitas ekonomi dapat berkembang.
“Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat di wilayah pinggiran,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur kelistrikan, sinergi penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting. Penyelarasan program dan anggaran diperlukan agar penambahan jumlah desa berlistrik dapat dilakukan secara konsisten setiap tahun.
Ferdy menilai pemerataan listrik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan penerangan masyarakat. Keandalan energi juga akan membuka peluang bagi pengembangan usaha, meningkatkan produktivitas, mendukung pelayanan publik, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Dengan dukungan listrik yang semakin andal dan merata, kawasan perbatasan Kaltara diharapkan tidak hanya menjadi beranda depan negara secara geografis, tetapi juga mampu tumbuh dengan fasilitas dasar dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
