TARAKAN – Sejumlah sekolah di Kota Tarakan masih menerapkan pembelajaran dua shift karena keterbatasan ruang kelas. Kondisi tersebut menjadi bagian dari persoalan sarana pendidikan yang perlu ditangani bertahap, seiring target pemerintah pusat agar sekolah dapat menerapkan pembelajaran satu shift pada 2028.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, S.T., M.Sc., mengungkapkan secara jumlah, sekolah dasar di Tarakan masih mampu menampung calon peserta didik. Kendala yang dihadapi berada pada kapasitas ruang kelas di sejumlah sekolah yang belum sebanding dengan jumlah siswa.
“Kalau dari jumlah sekolah sebenarnya cukup. Yang menjadi persoalan itu kapasitas ruang kelasnya. Ada sekolah yang jumlah siswanya cukup banyak, tetapi ruang kelasnya belum mencukupi, sehingga pembelajarannya harus dibagi menjadi dua shift,” ujar Tamrin.
Penerapan dua shift membuat sebagian siswa mengikuti pembelajaran pada pagi hari dan sebagian lainnya masuk pada siang hari. Kondisi tersebut terutama terjadi pada sekolah yang berada di kawasan dengan pertumbuhan permukiman dan jumlah peserta didik yang cukup tinggi.
Mengurangi kondisi tersebut, penambahan ruang kelas menjadi salah satu kebutuhan yang dipetakan Disdik. Namun, pembangunan tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama karena kondisi lahan setiap sekolah berbeda.
Sekolah yang masih memiliki lahan dapat diusulkan untuk penambahan bangunan. Sebaliknya, sekolah yang berada di kawasan padat dan tidak memiliki ruang untuk perluasan harus mempertimbangkan pengembangan bangunan secara vertikal.
“Kalau lahannya masih ada, tentu kita bisa menambah ruang kelas. Tetapi kalau lahannya sudah terbatas, kita harus melihat kemungkinan bangunan bertingkat. Bisa dua atau tiga lantai, tetapi tentu harus dilihat kondisi bangunannya dan kebutuhan anggarannya,” jelasnya.
Menurut Tamrin, target 2028 menjadi salah satu acuan dalam menata kebutuhan sarana pendidikan. Karena itu, pemetaan tidak hanya melihat jumlah sekolah, tetapi juga kondisi ruang kelas, jumlah peserta didik, ketersediaan lahan serta kondisi fisik bangunan.
Program revitalisasi satuan pendidikan juga diharapkan dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut. Usulan penanganan disesuaikan dengan data sekolah dan tingkat kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
“Kalau sekolahnya masih punya lahan, kita bisa usulkan penambahan bangunan. Kalau lahannya tidak ada, tentu penanganannya harus menyesuaikan. Yang penting kebutuhan ruang belajar ini kita petakan supaya target satu shift itu bisa dicapai secara bertahap,” kata Tamrin.
Ia menilai penyelesaian persoalan dua shift membutuhkan perencanaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah. Penambahan kapasitas ruang belajar harus berjalan seiring dengan pertumbuhan peserta didik dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan.
“Harapan kita tentu anak-anak bisa belajar dengan waktu yang lebih ideal, tidak perlu dibagi pagi dan siang karena keterbatasan ruang. Jadi kebutuhan ruang kelas ini akan terus kita usulkan dan kita sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing,” pungkas Tamrin.
