TARAKAN – Masa berlaku akreditasi menjadi salah satu alasan puluhan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tarakan harus kembali menjalani penilaian mutu pada 2026. Sebanyak 33 satuan pendidikan masuk dalam daftar lembaga yang dijadwalkan mengikuti akreditasi, baik karena masa berlaku penilaian sebelumnya telah berakhir maupun belum pernah terakreditasi.
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF) Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Abdul Razaq, mengatakan proses penilaian dilakukan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) melalui asesor yang mendatangi langsung lembaga pendidikan.
Dengan mekanisme tersebut, kondisi riil penyelenggaraan pendidikan menjadi bagian penting dalam menentukan hasil akreditasi. Penilaian tidak hanya bertumpu pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pelaksanaan pembelajaran dan layanan yang diberikan kepada peserta didik.
“Akreditasi itu dilaksanakan oleh BAN-PDM melalui asesor yang datang langsung ke satuan pendidikan. Mereka melakukan penilaian secara menyeluruh, bukan hanya dari dokumen, tetapi juga kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.
Razaq menjelaskan, akreditasi memiliki masa berlaku lima tahun. Setelah periode tersebut berakhir, lembaga harus kembali mengikuti proses penilaian untuk mengetahui perkembangan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan.
Dari total 33 lembaga yang dijadwalkan pada tahun ini, sebagian merupakan satuan pendidikan yang masa akreditasinya telah habis atau mendekati akhir masa berlaku. Sementara lainnya merupakan lembaga baru yang belum pernah menjalani penilaian.
“Untuk tahun ini ada 33 lembaga yang dijadwalkan mengikuti akreditasi. Sebagian besar karena masa berlakunya sudah habis, dan ada juga yang memang baru sehingga belum pernah terakreditasi,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, asesor akan melihat berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan. Mulai dari proses pembelajaran, kemampuan tenaga pendidik, aktivitas peserta didik, hingga dukungan sarana dan pembiayaan lembaga.
“Sekarang penilaian tidak lagi hanya administrasi. Asesor juga melihat langsung bagaimana proses pembelajaran berlangsung, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana anak-anak beraktivitas di dalam kelas. Semua itu menjadi satu kesatuan penilaian,” ujarnya.
Terdapat delapan komponen utama yang menjadi dasar penilaian akreditasi PAUD. Seluruh komponen tersebut digunakan untuk menggambarkan kualitas layanan secara lebih utuh, sehingga hasil penilaian tidak hanya menunjukkan kepatuhan administrasi, tetapi juga kondisi pembelajaran yang diterima anak.
Disdik Tarakan sendiri menargetkan seluruh satuan PAUD setidaknya mampu mencapai akreditasi B. Razaq menyebut sebagian besar lembaga di Tarakan saat ini telah memenuhi kategori tersebut, bahkan beberapa di antaranya sudah memperoleh akreditasi A.
“Target kita memang minimal akreditasi B untuk semua lembaga PAUD. Saat ini sebagian besar sudah berada di level itu, bahkan ada yang sudah mencapai A. Ini menunjukkan bahwa kualitas layanan terus meningkat,” katanya.
Ia berharap penilaian ulang terhadap puluhan lembaga tersebut tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban setelah masa akreditasi berakhir. Lebih dari itu, proses tersebut diharapkan menjadi evaluasi bagi pengelola untuk memperbaiki kekurangan dan mempertahankan mutu layanan pendidikan anak usia dini.
“Harapannya, melalui proses akreditasi ini mutu pendidikan PAUD di Tarakan semakin baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun,” tutupnya.
