Dokumen Lingkungan Jadi Syarat Pembangunan SNT 11, Disdik Koordinasi dengan DLH
TARAKAN – Persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) 11 Tarakan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan lahan dan administrasi penyerahan aset. Aspek lingkungan juga harus dipenuhi sebelum pembangunan fisik dilaksanakan. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Tarakan tengah menyiapkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kepala Bidang PKS Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Aji Jemma Ibrahim, mengatakan penyusunan dokumen tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan pembangunan. Kelengkapan administrasi lingkungan diperlukan agar rencana pembangunan sekolah dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Dokumen lingkungan kami siapkan secara bertahap melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait,” ujar Aji.
Ia menjelaskan, koordinasi dengan DLH dilakukan untuk memastikan penyusunan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan teknis. Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan dalam mengidentifikasi upaya pengelolaan dampak lingkungan sekaligus pemantauan yang perlu dilakukan selama kegiatan pembangunan.
Dengan demikian, aspek lingkungan tidak hanya diperhatikan ketika pekerjaan fisik berlangsung, tetapi sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Hal ini penting agar potensi dampak dari pembangunan fasilitas pendidikan dapat diantisipasi melalui langkah pengelolaan yang sesuai.
“Koordinasi dilakukan agar dokumen UKL-UPL sesuai ketentuan dan dapat disiapkan sebelum pembangunan dimulai,” katanya.
Aji menyebutkan, penyiapan dokumen lingkungan berjalan bersamaan dengan penyelesaian berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Disdik Tarakan berupaya melengkapi dokumen sesuai kewenangan, sementara aspek teknis lingkungan dikoordinasikan bersama DLH.
Penyelesaian UKL-UPL diharapkan dapat mendukung kesiapan pembangunan SNT 11 Tarakan. Sebab, kelengkapan dokumen menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan agar pelaksanaan pembangunan nantinya berjalan sesuai prosedur.
“Dokumen ini menggambarkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai karakteristik pembangunan SNT 11,” jelasnya.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah tersebut, Disdik berharap seluruh persyaratan administratif dapat dipersiapkan secara bertahap. Dengan begitu, ketika tahapan pembangunan memasuki pelaksanaan, kebutuhan dokumen lingkungan sudah tersedia.
